Harian Sederhana, Cibinong – Banyaknya desa di Kabupaten Bogor yang masih terisolir atau masih berkategori tertinggal membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat gerah. Ketua DPRD Kabupaten Bogor pun angkat bicara terkait hal itu.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengatakan beberapa desa seperti Desa Sukamulya dan Desa Mulyasari perlu dilakukan pembenahan. Desa di Kecamatan Sukamakmur itu harus ditingkatkan menjadi desa berkembang.
Karena itu, DPRD Kabupaten Bogor berharap ada program kerja yang lebih efektif dan efisien dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor.
“Kami minta kepada pemerintah agar 45 desa di Kabupaten Bogor yang masih berstatus tertinggal dapat dinaikkan menjadi desa berkembang, tentu itu membutuhkan kerja keras yang efektif,” kata Rudy, Selasa (12/11).
Dalam hal pembangunan desa, Rudy menitikberatkan kegiatan terfokus pada pembangunan gedung sekolah, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta pengadaan listrik.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas desa, agar ke-45 desa yang tertinggal dapat naik statusnya, tidak lagi di cap sebagai kawasan terisolir atau tertinggal.
Beberapa desa diketahui masih ada yang belum mendapatkan aliran listrik, bahkan keadaan infrastruktur jalan masih memprihatinkan. Banyak kendaraan bermotor yang tidak bisa melintas di jalan desa, terlebih jika turun hujan.
“Padahal kalau di peta, jarak desa tersebut sangatlah dekat dengan Ibu Kota Jakarta,” katanya.
Politisi Gerindra itu menegaskan jika dalam waktu empat tahun kedepan keadaan masih ada desa tertinggal, maka pemerintah dianggap tidak berpihak kepada rakyat, atau tidak dapat hadir ditengah masyarakat. “Jangan sampai ada yang merasa pemerintah tidak mengerti kebutuhan masyarakatnya,” ujarnya.
Karena hal itu, Rudy meminta pembangunan di 45 desa tertinggal lebih diprioritaskan. Jika perlu anggarannya harus diperbesar dari desa lainnya. Rudy berkomitmen akan mengawal secara ketat dan intensif program kerja pemerintah tentang pengentasan desa tertinggal di Kabupaten Bogor.
“Saya berkomitmen akan memperjuangkan agar 45 desa itu tida tertinggal. Karena itu adalah prinsip saya sebagai anggota dewan, saya ingin mereka (masyarakat-red) merasakan pembangunan dan pada muara akhirnya adalah sejahtera,” tandas Rudy.
Belum lama ini, Bupati Bogor, Ade Yasin menyampaikan keluh kesahnya terkait kurangnya perhatian yang didapatkan daerah yang dipimpinnya terutama dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar).
Ade Yasin bahkan mengaku pernah menyampaikan protes terhadap Gubernur Jabar, Ridwan Kamil yang menyebut tidak ada desa tertinggal. Hal tersebut disampaikan disela-sela acara peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana Tingkat Kabupaten Bogor 2019 di Sekolah Daar El Salam, Bojong Kulur, Gunung Putri, Selasa (08/10).
“Kabupaten Bogor beginilah adanya. Kabupaten terluas terpadat penduduknya, dekat dengan Jakarta tetapi luput dari perhatian Jakarta maupun luput dari perhatian Provinsi Jawa Barat ya,” tuturnya kepada wartawan.
Ade pun bercerita dirinya selama ini telah melakukan berbagai upaya agar seluruh wilayah di Kabupaten Bogor bisa mendapat perhatian terkait penanganan bencana, pencemaran lingkungan hingga pembangunan yang belum merata. Meski demikian, dia mengakui belum bisa berbuat maksimal karena ada keterbatasan anggaran.
“Saya malah selalu komplain setiap tahun di setiap acara Pemprov Jabar. Kenapa sih Kabupaten Bogor bantuannya cuman segitu-gitu aja, nggak pernah meningkat, padahal banyak yang diurusin,” katanya.
“Bahkan saya sempat protes ketika hadir di acara rakor dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur menyampaikan, 0 persen, 0 persen daerah tertinggal di Jawa Barat. Langsung saya angkat tangan. ‘Mana Pak, Kabupaten Bogor masih ada 45, dari 419 desa, 45 desa masih desa tertinggal. Dari mana hitungnya?’ Saya protes saja begitu,” sambungnya.
Ketika disinggung kapan pendapat itu disampaikan, Ade Yasin tidak menceritakan secara detail kapan maupun dimana momen itu terjadi. Tapi menurutnya saat itu ia berani menyuarakan protes karena menurutnya di wilayahnya memang masih ada desa tertinggal.
“Di situ saya protes, mohon dihitung kembali barangkali Kabupaten Bogor tidak dihitung, saya bilang. Kita harus sampaikan itu walaupun nggak enak begitu. Tapi setelah itu saya bilang, mohon maaf Pak saya hanya menyampaikan kebenaran saya. Saya gitu aja biarin nggak apa-apa dimarahin. Tapi ternyata nggak marah,” ujar Ade Yasin.
Meskipun dia tidak dimarahi, Ade Yasin mengaku sebenarnya saat itu dia sudah siap bila nantinya dimarahi karena menyanggah ucapan gubernur. Ade mengaku pasrah saja karena menurutnya kenyataan tidak boleh ditutup-tutupi.
“Jadi masih ada 10 persen di saya (Kabupaten Bogor-red) dari jumlah kelurahan dan desa, yang masih desa tertinggal,” jelasnya.
Terpisah, Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA-PMD) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor Hendro Siswanto mengatakan jumlah desa tertinggal di Kabupaten Bogor tak sebesar pada tahun 2018. Waktu itu, dia menceritakan, Kabupaten Bogor memiliki 92 desa tertinggal.
“Bahkan, tahun lalu ada 4 desa dengan katagori sangat tertinggal. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi,” tutur Hendro, Minggu (6/10).
Pada tahun 2019, Hendro menerangkan, dari total 416 desa di Kabupaten Bogor terdapat 45 desa tertinggal, 94 desa maju dan 12 desa mandiri. Sisanya, lanjut dia, 265 merupakan desa dengan status berkembang.
Kedepannya, Hendro meyakini, 45 desa tertinggal di Kabupaten Bogor dipastikan akan menurun. Sebab, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah mengkonsentrasikan sejumlah program untuk desa tertinggal.
“Dulu ditanyakan oleh Pak Guburnur (Ridwan Kamil) masalah desa tertinggal di Kabupaten Bogor. Ibu Bupati (Ade Yasin) menindak lanjuti ke SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk mengentaskan desa tertinggal,” tandas Hendro. (*)
