Harian Sederhana – Wakil Ketua DPRD, Heri Cahyono menilai, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor, Dewi Basmala untuk tetap dipertahankan sebagai orang nomor satu di rumah sakit milik Pemerintah Kota Bogor.
“Saya lebih setuju jika jabatan direktur yang sekarang diperpanjang karena Bu Dewi punya visi dan misi yang jelas dan kita berikan kesempatan untuk mewujudkan impiannya merawat pasien kanker,” kata Heri.
Heri menilai, Dewi dinilai telah berhasil melakukan banyak terobosan pengembangan rumah sakit, sehingga kondisi RSUD Kota Bogor sangat sehat. “Dewi Basmala masih bisa menjabat sebagai direktur karena dari segi kompetensi dan kapasitas sudah teruji,” tegas Heri Cahoyono.
Adapun terkait dengan Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ-AMJ) Wali Kota Bogor 2014-2019, DPRD menyoroti urusan wajib pelayanan dasar di RSUD Kota Bogor. DPRD Kota Bogor memberikan catatan penting yang harus menjadi bahan evaluasi bagi Wali Kota 2019-2024 terpilih, yakni Bima Arya Sugiarto.
Ketua Pansus AMJ Walikota 2014-2019, Yus Ruswandi mengatakan, pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin di RSUD hingga masa jabatan Bima-Usmar berakhir belum mencapai 100 persen. Padahal kata Politisi Golkar itu, dalam perda diamanatkan agar pada 2018 pelayanannya mencapai 100 persen.
Yus menyebut, berdasarkan analisa DPRD, hingga akhir masa jabatan Bima Arya, pelayanan RSUD baru mencapai 68 persen. Artinya capaian tersebut tidak memenuhi target. “Penyebabnya, karena gagal lelangnya pembangunan 500 ruang rawat inap pada 2017 lalu senilai Rp75 miliar,” kata Yus, Senin (8/4).
Dirinya menegaskan, seharusnya RSUD dapat mencapai pelayanan 100 persen di akhir masa jabatan Bima-Usmar, sebab RSUD adalah rumah sakit yang dikelola pemerintah, berbeda dengan swasta.
Ia menuturkan, kalau swasta minimal memgakomodir 25 persen dari jumlah kamar. Tapi kalau RSUD kan tidak seperti itu, karena di dalamnya ada tanggung jawab pemerintah. Untuk itu Yus menegaskan, Wali Kota periode selanjutnya harus dapat menilai mengapa hal yang sudah termaktub dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tak terealisasi.
“Persoalan ini harus dikaji dan dievaluasi kembali terkait manajemen yang ada di RSUD, sehingga program yang sudah ada dapat terlaksana,” tegas Yus.
Masih kata Yus, pemerintah telah memberikan keleluasaan kepada RSUD untuk tidak memberikan laba kepada pemerintah. Uang hasil operasional pelayanan dikembalikan lagi ke RSUD.
“Kekurangannya kami tambah dari APBD, sebab pelayanan dasar adalah prioritas. Anggaran Rp170 miliar diberikan kepada RSUD pertahunnya,” tambahnya.
