Harian Sederhana, Bekasi – Sejumlah warga mengeluhkan ketiadaan Lurah dan Camat pada Kamis dan Jumat pekan lalu. Keluhan terkait proses surat yang dikeluarkan pihak kelurahan, terhambat atau tertunda, dikarenakan ketiadaan pejabat berwenang guna membubuhkan tanda tangannya.
Seperti yang dialami seorang warga Kelurahan Margahayu. Warga yang enggan disebutkan identitasnya itu, mengaku surat keterangan waris yang diajukannya sejak Rabu (31/10), harus mengalami penundaan penyelesaian.
“Surat itu saya sangat butuhkan sebenarnya pada pekan lalu, guna mengurus surat lainnya. Namun karena pejabat berwenang sedang ke luar Kota yang katanya tengah acara di Bandung, surat itu baru selesai pada Senin (4/11) ini,” katanya saat ditemui.
Dikatakan, pihak kelurahan memang mengakui bahwa lurah tengah keluar kota.
“Belakangan saya baru tau, sedang acara dua hari di bilangan Bandung, Jawa Barat,” tuturnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, 12 camat dan 56 lurah se-Kota Bekasi, mengikuti kegiatan pembekalan yang dilanjutkan outbond selama dua hari, (Kamis-Jumat) di Cikole, Bandung Barat.
Dalam kegiatan pembekalan yang diselenggarakan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi itu, tidak sedikitpun menggunakan dana APBD.
Itu setidaknya diakui Sekretaris BKPPD Sugiono melalui pesan singkat yang dikirim ke Harian Sederhana.
Acara itu sendiri selain guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, juga bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kompetensi seluruh aparatur, terkait pemahaman Perwal No 27.A Tahun 2019 Tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi, berbasis Siencang.
Acara juga dihadiri Staf Ahli, Assisten dan para Kepala OPD dengan maksud agar menambah pengetahuan, sekaligus memberikan masukan serta menjalin sinergitas.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dalam sambutannya mengatakan, sebagai kepala daerah dirinya enggan mendengar suara miring dari warga soal keluhan dalam pelayanan masyarakat.
“Apabila itu terjadi, saya tidak akan tinggal diam. Sebab, saya tidak ingin mempertahankan aparatur di jajaran Pemkot Bekasi yang kinerjanya tidak maksimal, terutama melakukan pungli. Karena itu akan berdampak buruk terhadap kinerja,” ujar politisi partai Golkar itu.
Untuk itu sambung dia, para peserta (camat-lurah), harus mempersiapkan mental, disiplin, dan etos kerja yang baik serta berikan layanan terbaik.(*)
