Biznisku.id – Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Depok, Samuel Bonardo Parulian Situmorang, menyampaikan laporan hasil kegiatan reses masa sidang pertama Tahun Sidang 2026 yang dilaksanakan seluruh anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Depok.
Kegiatan reses berlangsung pada Kamis hingga Minggu, 29, 30, 31 Januari 2026 dan 1 Februari 2026, di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan. Reses ini menjadi momentum strategis dalam menyerap aspirasi, saran, dan masukan masyarakat untuk dirumuskan dalam Pokok Pikiran DPRD serta diusulkan dalam program kegiatan Tahun Anggaran 2027.
Samuel menegaskan, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD memiliki fungsi strategis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bermitra sejajar dengan kepala daerah dalam mempercepat kesejahteraan masyarakat.
Aspirasi Infrastruktur dan Pembangunan Masih Dominan
Di bidang pembangunan, aspirasi masyarakat masih didominasi kebutuhan infrastruktur dasar seperti perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan, drainase, betonisasi, pengaspalan, paving block, hingga renovasi bangunan sekolah dan tempat ibadah.
Permintaan pembangunan gedung sekolah negeri, khususnya SMA dan SMK di wilayah Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, menjadi perhatian serius karena hingga saat ini belum terealisasi.
Selain itu, perbaikan jalan dan drainase di sejumlah wilayah seperti Beji, Cinere, Limo, Pancoranmas, Cimanggis, Sukmajaya, Sawangan, Bojongsari, Cipayung, Tapos, dan Cilodong juga menjadi keluhan yang disampaikan warga.
Pembangunan Puskesmas dan Posyandu turut menjadi aspirasi penting, mengingat masih terdapat Posyandu yang menggunakan rumah warga atau kantor RW sebagai tempat pelayanan.
Kemacetan, Banjir dan Keamanan Jadi Sorotan
Di bidang pemerintahan, persoalan kemacetan di ruas jalan nasional, provinsi, dan kota menjadi keluhan yang mendesak. Warga berharap adanya kebijakan konkret untuk mengurai kemacetan demi menciptakan kenyamanan dan keamanan beraktivitas.
Penanganan banjir di Perumahan Taman Duta juga menjadi perhatian, karena wilayah tersebut rutin terdampak saat musim hujan.
Selain itu, masyarakat meminta peningkatan keamanan oleh aparat kepolisian dan TNI menyusul masih maraknya tawuran, pencurian kendaraan bermotor, pembegalan, serta tindak kriminal lainnya.
Permintaan pemasangan CCTV, PJU, PJL, rambu lalu lintas di sejumlah titik rawan termasuk di perempatan Tugu Gong Si Bolong turut menjadi atensi warga.
Pelayanan Kesehatan dan Status BPJS Dipertanyakan
Dalam bidang kesehatan, warga mempertanyakan pelayanan BPJS Kesehatan dan kejelasan status program UHC. Banyak masyarakat menanyakan mekanisme layanan di rumah sakit daerah maupun swasta.
Selain itu, pengaktifan kembali status PBI BPJS Kesehatan agar dapat difasilitasi oleh pihak kelurahan juga menjadi aspirasi guna memudahkan masyarakat kurang mampu.
Permintaan pembangunan septic tank dan sumur resapan di beberapa titik wilayah juga menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kesehatan lingkungan.
Dorongan Penguatan UMKM dan Pemerataan Ekonomi
Pada sektor perekonomian, pemberdayaan UMKM di tingkat RW dan kelurahan menjadi usulan utama. Warga berharap adanya dukungan permodalan, pelatihan, hingga distribusi produk agar ekonomi masyarakat dapat meningkat secara merata.
Program peningkatan ekonomi dari Pemerintah Kota Depok diharapkan dapat menyentuh hingga tingkat RT sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Pendidikan, Beasiswa dan Zonasi SPMB
Perubahan sistem zonasi menjadi domisili dalam SPMB 2026 menjadi perhatian masyarakat. Warga meminta agar kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi wilayah dan tetap memperhatikan keberlangsungan sekolah swasta.
Aspirasi pembangunan Madrasah Negeri di berbagai kecamatan serta penambahan ruang kelas baru dan sarana prasarana pendidikan juga disampaikan dalam reses tersebut.
Permintaan beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu menjadi perhatian agar distribusinya lebih merata dan tepat sasaran.
RTLH dan Sosialisasi DESIL Jadi Perhatian
Di bidang kesejahteraan, usulan bantuan Rumah Tidak Layak Huni masih menjadi aspirasi utama warga. Banyak masyarakat membutuhkan perbaikan rumah karena kondisi bangunan yang sudah rapuh.
Selain itu, warga meminta sosialisasi lebih jelas terkait kategori DESIL sebagai syarat utama penerima bantuan sosial agar tidak terjadi kebingungan di masyarakat.
Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Depok menegaskan seluruh aspirasi yang dihimpun akan menjadi bahan pertimbangan dan ditindaklanjuti dalam program serta kebijakan pembangunan daerah.
