Harian Sederhana, Bekasi – Pemerintah Kota (Pemkot) melalui Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Kota Bekasi dapat mengevaluasi untuk pembenahan terkait bantuan sosial (bansos) yang disalurkan kepada Masyarakat Kota Bekasi, baik dari Pemkot Bekasi, Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta maupun dari Pihak Swasta, jika ada.
Seperti diketahui bahwa penyaluran bansos terkait pandemi virus corona di Kota Bekasi baik yang berupa uang tunai, maupun yang berupa paket sembako pada tahap satu, yang baru saja berakhir telah menimbulkan beberapa catatan penting.
Maka menyikapi hal tersebut pihak LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) Distrik Kota Bekasi melalui juru bicaranya, Asep Sukarya selaku Sekretaris Distrik saat memberikan keterangan kepada awak media memberikan catatan evaluasi dan masukan lima poin penting kepada pemerintah daerah dalam hal ini kepada Pemkot Bekasi dan Gugus Tugas COVID-19 Kota Bekasi, Kamis (07/05)
Asep mengatakan, evaluasi meliputi berbagai aspek diantaranya penyaluran bansos Covid-19 Kota Bekasi tahap satu baik bansos yang tunai, maupun sembako. “Semua datanya harus diumumkan secara transparan, dengan ditempel di dinding by name, by address di setiap kelurahan, se-Kota Bekasi,” ujarnya.
“Kedua, tentang data penerima Bansos Covid-19 yang namanya tercantum di data online, tetapi ternyata di data manual kelurahan namanya tidak ada. Harus dijelaskan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19, kenapa hal itu bisa terjadi. Dan pada tahap II, besok mereka-mereka itu harus menerima sumbangan Covid-19,” tutur Asep.
Ketiga, sambung Asep, data penerima bansos Covid-19 di Kota Bekasi, yang orangnya tidak ada, diduga karena pindah alamat tinggal. Dimana barang bansosnya dikembalikan ke Tim Covid-19, juga harus diumumkan keseluruhannya by name, by address. Dan selanjutnya bansos ini untuk disalurkan kepada yang belum menerima sumbangan Covid-19.
Keempat, tentang warga Kota Bekasi yang tidak ber KTP Kota Bekasi, dan sampai hari ini tidak menerima sumbangan Covid-19, padahal mereka ini juga sama menjadi korban Covid-19.
“Bahkan hari ini tidak boleh mudik pulang kampung, dan sebagian mereka saat ini menganggur, tidak bisa bayar kontrakannya serta kebutuhan hidup lainnya.
Sudah seharusnya juga datanya harus masuk sebagai penerima Bansos Covid-19, sama seperti penduduk Kota Bekasi lain yang memiliki KTP Kota Bekasi,” ujarnya.
“Tolong ingat pesan Bapak Kapolri bahwa petugas anggota Polri Babinkamtibmas harus turun tangan dan menyisir ke kontrakan-kontrakan untuk mencari warga yang berhak menerima bansoa Covid-19, tetapi namanya tidak tercantum dan belum menerima bansos Covid-19,” tegas Asep.
Asep juga mengingatkan kepada Pemkot Bekasi tentang pesan Gubernur Jawa Barat yang menyatakan bahwa tidak boleh ada warga yang kelaparan saat pandemi wabah corona.
“Pendataan harus benar-benar berjalan secara efektif tanpa tebang pilih. Jangan sampai ada penduduk atau ada warga yang tinggal di Jawa Barat dalam suasana PSBB saat ini, mengalami kelaparan dan tidak memiliki beras untuk dimasak,” ungkapnya.
“Kelima, kemungkinan soal adanya data penerima sumbangan Covid-19, yang datanya ganda di Kota Bekasi. Menurut kami dari GMBI Kota Bekasi diduga memang benar ada dan GMBI memiliki bukti sebagian data dari warga tersebut,” pungkas Asep Sukarya. (*)
