Biznisku.id – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Jakarta Timur menyampaikan empat tuntutan utama soal persoalan tata kelola dalam menjalankan pajak sebagai pendapatan negara harusnya dipergunakan untuk kesejahteraan sosial.
“Kita menyuarakan aspirasi ini dan jangan sampai pemerintah berdalih rakyat tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai warga negara karena pastinya ada potensi ketakutan akibat dugaan disalahgunakannya pajak baik dari warga negara kelas menengah bawah ataupun elit sekalipun,” kata Ketua DPC GMNI Jakarta Timur, Jansen Henry Kurniawan, dalam keterangan resmi diterima pada Selasa 20 Januari 2025.
Adapun empat tuntutan utama dari GMNI Jakarta Timur, Jansen menyebutkan pertama, mereka mendesak evaluasi menyeluruh terhadap institusi Direktorat Jenderal Pajak.
Kedua, meminta penindakan tegas terhadap setiap oknum DJP yang terlibat dugaan tindak pidana korupsi.
“Tuntutan ketiga adalah transparansi penuh dalam tata kelola perpajakan, khususnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak,” tutur Jansen.
Lalu lanjut Jansen tuntutan keempat, GMNI Jakarta Timur secara tegas meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mencopot Dirjen Pajak Bimo Wijayanto.
“Karena dinilai gagal menjaga integritas sumber daya manusia di institusi tersebut,” tuturnya.
Jansen menegaskan negara tidak boleh hanya menuntut kepatuhan rakyat dalam membayar pajak, namun juga harus memastikan pengelolaannya dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab.
Ia mengingatkan bahwa pajak berasal dari keringat rakyat dan harus dikembalikan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.
“Dalam APBN 2025, penerimaan pajak tercatat mencapai sekitar 80 hingga 83 persen dari total pendapatan negara, menjadikannya tulang punggung utama perekonomian nasional,”
Namun, maraknya kasus dugaan korupsi pajak, mulai dari kasus KPP Madya Jakarta Utara hingga sejumlah perkara besar sebelumnya, dinilai telah merusak kepercayaan publik.
GMNI Jakarta Timur menilai berbagai kasus tersebut menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola dan integritas perpajakan.
Oleh karena itu, mereka menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap sistem pajak nasional.*
