Harian Sederhana, Depok – Absennya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil atau bisa dipanggil RK dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, perwakilan BMKG dan Badan SAR Nasional terkait penanganan banjir Jabodetabek di Kompleks Parlemen, Senayan pada Rabu (26/02) sangat disayangkan.
Pasalnya, tiga daerah yang mengalami bencana banjir ada Bogor, Depok, dan Bekasi. Bahkan, banjir parah terjadi di Kota Bekasi pada Senin (24/02) dan Selasa (25/02) yang membuat wilayah tersebut lumpuh.
Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono yang hadir pada RDP bersama Komisi V DPR juga turut menyayangkan ketidakhadiran RK. Sebab, Komisi V menilai gubernur tidak serius menangani banjir di wilayahnya.
“Dalam RDP tersebut, anggota Komisi V DPR merasa tidak dihargai dan gubernur engga serius untuk menangani banjir. Padahal, Pak Basuki Hadimuljono selaku Menteri PUPR hadir dalam RDP ini,” tutur Imam kepada Harian Sederhana, Rabu (26/02).
Imam memahami bilamana ketidakhadiran RK bila ada kesibukan dari sisi skala prioritas. Namun, politisi PKS ini menyebut permasalahan banjir adalah pekerjaan mendesak dan harus segera ditangani.
“Saya tidak dapat info kenapa RK tidak hadir, yang terdengar beliau sedang ke luar negeri. Nanti kita akan tanyakan lebih lanjut,” ujar Imam.
Pria yang akrab disapa IBH ini juga menyebut kalau Komisi V DPR sempat menyindir para gubernur yang tidak hadir dalam RDP tersebut. Sejumlah anggota Komisi V bahkan menyindir para gubernur tersebut agar jangan pencitraan saja di media sosial dengan foto-foto di banjir tapi saat diajak rapat penanganan tidak hadir.
“Teman-teman di Komisi V DPR sempat menyinggung perihal pencitraan di media sosial dalam RDP ini,” katanya.
Solusi Banjir
IBH mengatakan, penanganan banjir khususnya di Jawa Barat khususnya di daerah Bogor, Depok, dan Bekasi harus serius terutama penanganan dari hulu. Yakni dengan membangun Bendungan Sukamahi dan Ciawi serta pembenahan daerah aliran sungai atau DAS Ciliwung dan Cisadane.
“Bukan itu saja, penanaman kembali pohon agar tidak terjadi longsor dan erosi juga harus dilakukan di daerah hulu,” tandas IBH. (*)
