Harian Sederhana, Bekasi – Menindaklanjuti penyebaran Corona Virus Disease 19 (Covid-19) di Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi memberlakukan beberapa kebijakan terbaru melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-2114 Tahun 2020 tentang Pembatasan Layanan Keimigrasian Dalam Rangka Mencegah Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Kantor Imigrasi.
Dengan begitu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bekasi Petrus Teguh Aprianto menjelaskan untuk pelayanan paspor, dibatasi hanya melayani pemohon yang memiliki kebutuhan mendesak.
Selain itu, kuota antrian yang tersedia di aplikasi Layanan Paspor Online dan alamat web antrian.imigrasi.go.id, akan ditutup untuk sementara waktu.
Sedangkan untuk pelayanan izin tinggal, setiap Orang Asing yang sudah berada di Indonesia setelah tanggal 05 Februari 2020, dan izin tinggalnya akan habis tidak perlu mengajukan izin tinggal darurat.
“Jika masa berlaku izin tinggalnya sudah habis (overstay), akan dikenakan biaya beban Rp. 0,- (mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM),” katanya, Kamis, (26/3).
Petrus Teguh Aprianto juga mengatakan, sejak wabah virus Corona yang terjadi awal tahun hingga hari ini, telah menerbitkan sebanyak kurang lebih 50 visa darurat untuk WNA dari sejumlah negara.
“Sudah ada beberapa pemohon yang mengajukan ke kami. Sejauh ini sudah sekitar kurang lebih 50-an, ada dari Korea, China dan beberapa negara asia lain tapi memang paling banyak RRT (Republik Rakyat Tiongkok),” terangnya.
Seluruh kebijakan ini sambung Petrus, berlaku mulai tanggal 24 Maret 2020, hingga diterbitkan kebijakan terbaru terkait dengan pelayanan keimigrasian di kantor imigrasi. (*)
