Harian Sederhana, Depok – Kata banyak orang tiba-tiba Jawa Barat latah seperti Presiden Jokowi akan memindahkan Ibu Kota Indonesia. Publik dikagetkan akan ide RK itu. Kang Emil mengklaim teman-teman di DPRD Jawa Barat setuju khususnya dengan Pansus 7 RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jawa Barat sejak pekan lalu diparipurnakan.
Saya sebagai anggota Pansus 7 terkaget-kaget juga sampai harus mengkonfirmasi ke Ketua Pansus 7. Dalam rapat-rapat Pansus 7 sampai kami koreksi draft akhir Raperda tersebut pasal tentang usulan pemindahan Ibu Kota Jawa Barat ke Tegalluar sudah dicoret.
Dalam diskusi selanjutnya berkembang Pansus hanya menyediakan ruang saja di peta RTRW Jawa Barat yang kita namakan Wilayah Pengembangan (WP). Diharapkan WP merupakan sebuah kawasan kosong yang akan berkembang cepat dan mempunyai potensi baik. Fasilitas yang sudah ada atau yang telah ada.
Kota Bandung dianggap tidak layak lagi dengan berbagai perimbangan diantara sudah terlalu padat. Apalagi RK berharap pusat pemerintah bisa menyatu sehingga mudah melayani dan berkoordinasi. Sementara ini kantor-kantor dinas berpisah-pisah di wilayah Kota Bandung bahkan ada yang di Cimahi.
Atas pertimbangan diatas ada usulan tiga wilayah dan Pemprov Jabar mempresentasikan, sebagai berikut :
1. Tegalluar karena akan ada stasiun akhir Kereta Api Cepat Jakarta – Bandung. Luas Tegalluar sekitar 700 hektar di Kabupaten Bandung. Akhirnya Pansus melakukan penelitian dengan mengkonfirmasi langsung ke Kepala Desa Tegalluar.
Kesimpulan Pansus menyatakan tidak layak karena daerah tersebut rawan bencana, baik banjir besar maupun potensi gempa akibat patahan tanah. Dan ini terbukti ketika pansus menyusuri data ke PNBB.
Hal yang tidak mendukung lainya adalah Tegalluar sebagian besar persawahan produktif. Kami Pansus berharap Jabar harus mempertahankan KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan)
2. Kawasan Walini sejak zaman Kang Aher juga salah satu yang telah diusulkan. Ternyata Walini tak kalah menyeramkan karena ada potensi sesar Lembang jika terjadi gempanya akan berskala 6,5 – 7 richter.
3. Kertajati merupakan usulan yang paling memungkinkan. Disana sudah ada Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB). Potensi menjadi KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) baik. Luas lahan memadai, akses jalan tol juga ada bahkan kedepan akan ada jalur kereta api.
Tapi yang sangat prinsip bagi kami di pansus adalah gubernur belum ada kajian mendalam tentang tiga usulan tersebut. Apakah serius atau hanya sekedar wacana saja. Pertimbangan lain kami di DPRD Jabar dengan pindahnya ibu kota berapa lagi anggaran yang akan keluar.
Kami menganggap masih banyak anggaran dibutuhkan untuk hal-hal yang mendasar yang masih dibutuhkan rakyat Jawa Barat dan itu menjadi tanggung jawab dan kewenangan Provinsi Jawa Barat.
SMA/SMK belum semua kecamatan di Jabar sudah ada, TPAS Regional yang belum beroperasi, jaringan Daerah Irigasi tuntas seluruh Jabar Untuk membantu pengairan sawah, hak rumah untuk rakyat, pembiayaan Rumah Tidak Huni (Rutilahu), pemasangan jaringan listrik dimana rakyat jabar masih ada yang belum terpasang, dan lain-lain.
Saran untuk RK agar fokus bekerja yang menjadi kewenangan dan kewajiban Provinsi Jawa Barat. Mana yang mendasar dan mendesak jangan membuat program yang populis tetapi untuk pencitraan.
