Harian Sederhana, Depok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan melakukan investigasi dan evaluasi terkait kelaikan jalan di lokasi kecelakaan maut bus pariwisata di Subang.
“Kita akan kunjungan ke tempat terjadinya kecelakaan dengan Dishub dan Dinas Bina Marga Provinsi Jabar untuk melihat apakah jalan itu masih layak, atau kedepannya kita buat jalan lain yang tidak membahayakan,” kata Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat, Imam Budi Hartono ketika dikonfirmasi, Rabu (22/01).
Tak hanya kondisi jalan, ia juga akan mengevaluasi terkait rambu-rambu jalan. Pasalnya, di lokasi tersebut banyak jalan yang menurun sehingga membutuhkan rambu peringatan bagi pengendara.
“Ketika jalan terlalu curam harus ada rambu-rambu dan garis kejut supaya kendaraan yang melintas jalannya bisa tertahan,” ucapnya.
Kemudian, pihaknya juga akan melakukan intervensi dengan memeriksa kelaikan bus, tidak hanya PO bus yang terlibat kecelakaan maut tersebut, namun untuk seluruh bus pariwisata.
“Harus ada evaluasi besar-besaran dari dishub kota atau kabupaten, provinsi maupun pusat. Kebijakan itu agar bus yang sudah tidak layak, tidak beroperasi,” tegas politisi PKS itu.
Lebih lanjut, uji kelaikan bus nantinya tidak hanya dilakukan di kantor Dishub, namun juga di tempat-tempat wisata.
“Kita operasi di tempat wisata, kita uji kelayakan remnya, bannya, kemudian sopirnya juga kita cek ada pengaruh narkoba atau alkohol tidak, dan kelengkapan surat-suratnya sesuai apa enggak,” kata pria yang akrab disapa IBH ini.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengungkapkan identifikasi awal terkait kecelakaan maut yang terjadi di Subang, Jawa Barat. Ia menjelaskan adanya ketidaksesuaian antara kondisi bus PO Purnamasari saat dikemudikan dengan kelengkapan yang dimiliki oleh bus tersebut.
“Saya prihatin dan turut berdukacita atas berpulangnya saudara-saudara kita di Jawa Barat. Ini suatu pelajaran yang mahal lagi dan kita mengidentifikasi bahwa bus yang digunakan tidak sesuai dengan surat-suratnya. Identifikasi awal,” tuturnya di kawasan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Senin (20/01).
Budi juga mengungkapkan untuk mendapatkan hasil identifikasi yang lebih komprehensif, pihaknya telah berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). Langkah ini juga dilakukan mencari tahu penyebab kecelakaan yang merenggut nyawa delapan orang tersebut.
“Tadi petugas KNKT sudah menugaskan petugas-petugasnya ke sana, mungkin besok atau lusa keluar hasil apa yang harus kita lakukan selanjutnya,” tambahnya.
Sementara itu, saat ditanya terkait dengan pengawasan terhadap pengoperasian bus, Budi menegaskan pihaknya telah melakukan pengawasan yang ketat untuk mengantisipasi dan menekan angka kecelakaan lalu lintas, khususnya kecelakaan bus penumpang. Selain itu, sosialisasi terhadap operator bus serta masyarakat pun dilakukan agar selektif memilih bus.
“Berkali-kali kita sampaikan, operator harus bertanggung jawab. Penumpang harus memilih, tapi ini kejadian (kecelakaan). Jadi kita memang harus melakukan suatu pengetatan. Dengan pengetatan itu mungkin kita bisa reduksi (terjadinya kecelakaan),” ungkap Budi.
Namun, Budi tidak menampik bahwa kecelakaan bus pariwisata memang rentan terjadi. Satu di antara faktor yang seringkali diabaikan karena kurangnya pengecekan terhadap bus.
“Sebenarnya sudah kita sinyalir, bahwa bus-bus pariwisata ini memang rentan. Rentan artinya kualifikasi bis ini, terus dalam hal dilakukan cek in terhadap bis ini tidak maksimal,” tambahnya. (*)
