Harian Sederhana – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Hasbullah Rahmad mengatakan pemerintah harus menyiasati mekanisme pendaftaran melalui online agar tidak terjadi fenomena penumpukan orang tua siswa.
Seperti diketahui, dua hari belakangan ini semenjak dibukanya Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB membuat sejumlah orang tua siswa harus anti sejak tengah malam bahkan di hari pertama sempat terjadi aksi dorong mendorong lantaran takut tidak mendapatkan kuota yang tersedia.
“Data dan nomor pendaftaran itu harusnya bisa didapat melalui online, jadi sekolah tidak seperti pasar. Setelah itu usai baru pemberkasan administrasinya kata Hasbullah.
Karut marutnya PPDB tahun 2019 ini dikatakan Hasbullah adalah buah dari sitem zonasi yang diterapkan pemerintah. Secara jelas ia utarakan, itu adalah konsekuensi yang harus diterima dari diberlakukannya Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 51 Tahun 2018.
“Secara politis, siswa yang dekat dengan zonasi sangat diuntungkan meski nilai pelajaran mereka tidak masuk dalam kategori,” ujarnya.
Namun dibalik itu, ada resiko lebih besar yang harus siap ditanggung, yaitu menurunnya kualitas sekolah. “Mutu pendidikan harus dijaga secara ekstra kan,” tuturnya.
“Intinya, jumlah Sekolah Menengah Atas atau sederajat di Kota Depok tidak memadai, tidak mampu mengimbangi populasi pelajar yang ada,” timpalnya lagi.
Sejauh ini, sambung dia, Pemprov Jabar baru membangun gedung SMAN 11, membelikan lahan SMKN 3 dan 4. “Selanjutnya akan dibangun gedung SMA 12 Cipayung dan beberapa lainnya,” ujarnya.
Untuk populasi Kota Depok yang mencapai dua juta jiwa, Hasbullah menjelaskan idealnya jumlah sekolah negeri tingkat atas per kecamatan yaitu 4, terdiri dari tiga kejuruan dan satu umum.
Perlu juga berkoordinasi dengan kementerian agama agar ditambah Madrasah Tsanawiyah dan Aliyah negeri. Hal itu disebabkan ada juga pelajar yang ingin mengambil jurusan agama, namun berbasis sekolah negeri. Itu menjadi salah satu cara agar tidak terjadi penumpukan pelajar di sekolah negeri umum.
“Tingginya harga lahan di Kota Depok yang menyebabkan upaya peningkatan jumlah sekolah negeri terhambat. Untuk satu lahan sekolah bisa menghabiskan dana sekitar 18 miliar,” pungkasnya.
