Menu

Mode Gelap
Senin, 15 Desember 2025 | 19:05 WIB

Bogor

Kena Proyek Double Track, Ratusan Warga Bingung Mencari Tempat Tinggal Baru

badge-check


					Ratusan KK warga di Kampung Kebon Kelapa RT 03 RW 09, Kelurahan Batutulis, tuntut relokasi. Perbesar

Ratusan KK warga di Kampung Kebon Kelapa RT 03 RW 09, Kelurahan Batutulis, tuntut relokasi.

Harian Sederhana, Bogor – Ratusan KK warga di Kampung Kebon Kelapa RT 03 RW 09, Kelurahan Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan yang terkena dampan pembanguna proyek double track resah.

Karena hingga saat ini mereka belum mengatahui berapa uang konpensasi yang akan diterimanya dan masih bingung mencari tempat tinggal baru.

Keresahan warga tersebut menjadi perhatian khusus sejumlah Anggota DPRD dari Partai Gerindra, dan mengunjungi tempat tinggal mereka, Selasa (17/9).

Menurut salah satu warga yang engan menyebutkan namanya, Dengan konpensasi yang akan diberikan PT.KAI kepada warga, nampaknya warga merasa keberatan. Karena warga menilai dana konpensasi tersebut tidak akan cukup untuk membeli rumah.

“Infonya hanya diberikan uang kerohiman, kalau begitu tidak akan cukup untuk membeli tempat tinggal, karena di Kota Bogor sudah tidak ada harga tanah yang murah belum untuk biasa membangun rumahnya.

“Kecuali konpensasi itu dihitung permeter dari lahan rumah kami, ya mungkin hitungannya akan lebih besar daripada hanya uang kerohiman,” katanya.

Masih kata dia, secara umum warga belum paham hitungan uang konpensasi yang akan diterimanya, karena belum ada sosialisasi lanjutan dari pihak PT KAI kepada warga.

Dia berharap, dalam memberi konpensasi PT.KAI mempertimbangkan segala aspek sosialnya secara keseluruhan, termasuk beban warga ketika harus pindah dan harus membeli tempat tinggal baru.

“Iya kami harus pindah dan itu memerlukan biaya besar, untuk beli rumah, biaya pindah dan sebagainya, kalau cuma dikasih konpensasi untuk ngontrak selama satu tahun, kami tidak akan bisa punya rumah dan harus seterusnya ngontrak,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Jenal Mutakin mengatakan, secara kelembagaan. Pertemuan tersebut bisa dikatakan reses. Pada september lalu ada warga yang mendatangi fraksi Gerindra yang terdampak pembangunan ini.

“Dari hasil pertemuan, kami hadir bukan memberikan solusi tetapi mencari solusi terbaik. Wali kota adalah salah satu orang yang kami harapkan untuk memperjuangkan aspirasi dan harapan warga. Karena warga yang terdampak proyek PT.KAI selama ini tidak gratis, mereka membayar PBB, listrik dan sebagainya,” kata Jenal.

Masih kata dia, mereka butuh tempat yang layak, kompensasi yang sesuai ketika tempat tinggalnya hilang karena dampak ini. Mereka sadar bahwa tempat yang mereka tinggali adalah milik PT KAI. Dan warga mengharapkan wakil rakyat bisa mengawal bagaimana kompensasi yang layak sehingga warga bisa kembali mendapatkan tempat yang layak juga.

“Inilah yang kita kawal yang terkena dampak, kita pastikan mereka mendapatkan hak yang layak untuk mendapatkan tempat yang baru, kehidupan yang layak dan baik sehingga bagaimana perlindungan pemerintah,” ujarnya.

Dia menambahkan, warga mengharapkan adanya rusunawa untuk tempat tinggal baru, namu proses pembangunan rusunawa ini cukup panjang. “Dua poin, memperjuangkan kompensasi yang layak, kedua menyampaikan relokasi kepada Wali Kota dengan aspirasi dan harapan warga,” tandasnya.

Menyikapi aspirasi warga yang minta direlokasi ke lahan Villa Batu Tulis Lurah Batu Tulis Citra Widya Lestari mengatakan, pihaknya telah mencoba nyari tahu pemiliknya dan berkoordinasi dengan pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Sesuai siteplant kata dia, lahan itu memang akan dibangun perumahan, bahkan ada beberapa unit yang telah dibangun dan di huni. Dan kalau memang sudah mendapat lahan untuk relokasi pihak Kalau BPKAD mempersilahkan untuk mengajukan, biar bisa dimasukan anggarannya.

“Kalau BPKAD mempersilahkan tapi status kepemilikan lahannya harus jelas jangan sampai saat sudah dibangun minta dibongkar oleh pemiliknya. Untuk lahan Villa Batu Tulis dari informasi deplovernya sudah meninggal dan ada anaknya, tapi sampai sekarang kami belum dapat menghubunginya,” katanya

Masih kata perempuan berhijab itu, sebenarnya banyak lahan kosong, tapi dirinya fokus ke lahan fasos fasum, biar bisa dibantu pemerintah. Tapi lanjut dia, fasos fasum juga harus teliti, artinya lahannya yang memang sudah jelas statusnya supaya tidak bermasalah nantinya.

Ia berharap, dana konpensasi yang diberikan PT.KAI untuk warga tidak terlalu kecil, supaya warga yang kena pembebasan bisa membeli runah untuk tempat tinggalnya. “Dari info dana konpensasi akan disesuaikan dengan lamanya mereka tinggal,” pungkasnya. (*)

Facebook Comments Box

Baca Lainnya

KPK Masih Usut Soal Penyaluran Dana CSR BI dan OJK

14 Desember 2025 - 14:12 WIB

Program Budaya GO Titik Temu Budaya dan Teknologi Menuju Masa Depan Kebudayaan

26 Oktober 2025 - 20:28 WIB

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmi meluncurkan BUDAYA GO! Kompetisi Inovasi Digital Budaya Indonesia yang digelar di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A, Kementerian Kebudayaan RI, Senayan, Jakarta

Kementerian Kebudayaan Luncurkan Budaya Go

26 Oktober 2025 - 11:10 WIB

Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia resmi meluncurkan BUDAYA GO! Kompetisi Inovasi Digital Budaya Indonesia yang digelar di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A, Kementerian Kebudayaan RI, Senayan, Jakarta

Konferensi Musik Indonesia 2025 Dorong Musik Religi sebagai Pilar Spiritual dan Budaya

11 Oktober 2025 - 11:43 WIB

Konferensi Musik Indonesia 2025

KPK Diminta Memperluas Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi CSR dari BI dan OJK

27 Agustus 2025 - 22:32 WIB

Dua Pejabat Pemkab Bogor Digilir KPK.
Trending di Nasional