Harian Sederhana, Depok – Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak tau tentang kiprah pahlawan olahraga yang satu ini. Ya, mereka sama seperti para pahlawan olahraga nasional lain yang selama dikenal. Kita kenal Susi Susanti, kita kenal Taufik Hidayat. Kemenangannya diarak diberikan bonus yang luar biasa.
Tahukah kita siapa Hary Susanto-Leani Ratri Oktila yang mencatat di Kejuaraan Dunia Bulu Tangkis Paralim 2019 dengan membawa pulang 3 medali emas.
Kenalkah kita dengan Ukun Rukaendi asal Jawa Barat yang membawa 4 emas dalam kejuaraan bulu tangkis paralimpik dunia. Dan masih banyak paralim yang banyak berjuang untuk Indonesia tapi kita tak kenal.
Menyedihkan memang, para pemangku kebijakan belum optimal dalam menyandingkan paralim nasional dengan atlet nasional. Anggaran untuk PON (Pekan Olahraga Nasional) dengan anggaran Peparnas (Pekan Paralimpic Nasional) sangat tidak imbang. Penghargaan atlet yang mendapat medali dibanding paralim yang mendapat medali.
Saya ingat ketika PON ke-19 di Jawa Barat tahun 2016 para ASN bahkan panitia tidak paham tentang event Peparnas. Anggaran dijadikan satu untuk menghelat dua event besar tersebut skala nasional.
Kami jelas-jelas menolak khawatir anggaran dihabiskan hanya untuk PON. Alhamdulillah berkat keuletan teman-teman di NPCI Jawa Barat akhirnya anggaran dua kegiatan itu dipisahkan.
Satu perjuangan keberhasilan Jawa Barat juga bisa disamakan bonus bagi para atlet dan paralim yang berhasil mendapatkan medali. PON dan Peparnas sebelumnya untuk atlet yang dapat medali emas mendapat Rp 120 juta dan rumah, sementara paralim yang dapat emas hanya mendapat 60 juta saja tanpa mendapat rumah.
Sejak saya anggota DPRD Jawa Barat 2010 lalu diangkat menjadi pembina NPCI (Nasional Paralimpic Comitte Indonesia) Jawa Barat, alhamdulillah anggaran untuk NPCI sudah proporsional dibanding yang sebelumnya sangat sedikit. Termasuk didalam bonus yang didapat sama antara atlit dan Paralim.
Di semua kota/kabupaten di Jawa Barat untuk bantuan anggaran KONI sudah rutin setiap tahun diberikan. Tetapi untuk NPCI hampir semua Kota/Kabupaten se-Jawa Barat belum memberikan anggarannya.
Hal ini bisa terjadi karena ketidakpahaman atau ketidak akomodatifnya kepala daerah. Atau para pengambil kebijakan yang juga tak sempat memperjuangkan mereka. Paralim adalah kita dan kita adalah mereka seharusnya tidak terjadi karena semua sudah diatur oleh negara dan pijakan hukumnya juga sudah ada. Ayo kita bantu mereka agar hak mereka dapat tertunaikan dengan baik di bumi Indonesia dan di Kota Depok tercinta. (*)
