Harian Sederhana, Bekasi – Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP), H Apuk Idris menilai kinerja Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja amburadul. Pernyataan itu disampaikannya terkait mandegnya pembangunan di Kabupaten Bekasi di berbagai sektor.
Sederet persoalan yang membelit Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi menyebabkan mandegnya pembangunan di berbagai sektor. Apuk menilai Bupati tidak becus dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal itu terlihat belum ditetapkannya hasil Uji Kompetensi/Open Bidding di tiga dinas dari lima dinas yang dilelang Bupati Bekasi.
Ditambah lagi katanya, banyaknya posisi jabatan eselon 3 dan 4 dibiarkan kosong. Hal ini berdampak mandegnya pembangunan di segala sektor yang akhirnya merugikan masyarakat Kabupaten Bekasi. Apuk meminta kepada Bupati segera menentukan pilihan hasil Open Bidding dan mengisi jabatan yang kosong di setiap SKPD, agar pembangunan bisa berjalan.
“Bayangkan di triwulan terakhir ini penyerapan anggaran APBD 2019 baru sekitar 35 persen, ini sangat saya sesalkan dengan sikap Bupati Bekasi seolah tidak mengerti atau memang bingung dalam menentukan pilihan. Sehingga sikap diamnya itu berdampak terhadap penyerapan anggaran yang akhirnya merugikan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ketusnya.
Seharusnya tambah Apuk Bupati Bekasi cepat tanggap dan berani menetapkan pilihan terhadap peserta Open Bidding yang sudah lama selesai dilaksanakan panitia yang ditunjuk. Agar kekosongan posisi jabatan kepala dinas bisa segera diisi pejabat definitif.
Apuk sangat menyayangkan terhadap sikap dan tidak pedulinya seorang Bupati dengan membiarkan kekosongan jabatan yang ada di lima Dinas dan kekosongan di tingkat eselon 3 dan 4.
Padahal katanya, proses pelaksanaan open bidding dengan melibatkan lima unsur panitia yang ditunjuk. Bukan dana kecil yang dianggarkan untuk pelaksanaannya. Sehingga anggaran tersebut harus dipertanggung jawabkan karena menyangkut dana APBD yang digunakan.
Ditambah lagi, semakin larutnya kekosongan terhadap lima dinas juga berdampak pada penyerapam anggaran yang sangat minim, seperti diberitaksn sebelumnya dengan judul “Bekasi Baru Bekasi Bersih Hanya Iklan Kecap dan Open Bidding sia-sia, Bupati Takut Menentukan Pilihan”.
Sementara disinggung adanya informasi terkait adanya keterlibatan pihak pengusaha yang mengatur beberapa posisi jabatan di tingkat eselon 3 yang berkolaborasi dengan oknum pejabat eselon 2. Pihaknya sangat marah, karena jika seorang Bupati bisa diatur pemborong dalam menentukan posisi jabatan.
“Sementara kita orang Bekasi yang membayar pajak justru malah diadu dengan persoalan rebutan kerjaan dinilai di bawah Rp 400 juta,” kilahnya.
Menurutnya, mau dibawa ke mana Kabupaten Bekasi kalau pemborong mana-mana bisa mengatur posisi jabatan hanya untuk kepentingan pribadi. Hal ini perlu adanya sikap tegas dari bupati.
“Jangan sampai Eka dimanfaatkan sekelompok pejabat eselon 2 yang hanya berpikir untuk kepentingan pribadi dan golongannya,” tandasnya.
“Jika Bupati tetap tidak mengambil sikap tegas soal Kekosongan Jabatan di beberapa dinas, pihaknya akan mengerahkan pasukan Pemuda Pancasila untuk menggelar demo di Pemkab Bekasi,” tegasnya. (*)
