Sementara, Kordinator Koalisi Rakyat Bekasi (Kirab) Rahmat Damanhuri saat dihubungi Harian Sederhana sangat miris terhadap kinerja Tim Gugus Tugas Kabupaten Bekasi yang dipimpin Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.
Menurut pantauannya di lapangan, kinerja Tim Gugus Tugas Kabupaten Bekasi terlihat lambat dan tidak transparan.
Rahmat Damanhuri mempertanyakan terkait delapan pintu bantuan yang digembar gemborkan bupati untuk membantu masyarakat Kabupaten Bekasi yang terkena dampak penyebaran Covid-19.
Pasalnya, Tim Gugus Tugas Kabupaten Bekasi sampai pemberlakuan PSBB diperpanjang, data penerima dari delapan pintu bantuan tidak pernah diinfornasikan. Hal ini yang menjadi pertanyaan.
“Apakah data penerima itu ada atau pihak Tim Gugus Tugas Kabupaten Bekasi masih melakukan pendataan,” ujarnya.
Sementara itu, pengakuan Kepala Desa Waringin Jaya Topik, bantuan sosial yang digembar gemborkan pusat dan Gubernur Jawa Barat ditambah lagi bantuan yang akan diberikan Pemkab Bekasi sampai saat ini belum juga ada yang turun. Pihaknya merasa bingung dengan kebijakan yang dikeluarkan Pemkab Bekasi yang dianggap berubah-ubah, ditambah lagi tidak sesuainya hasil pendataan yang diberikan pihaknya dengan bantuan yang diberikan pihak Pemda Bekasi.
“Karena dari data yang sudah disodorkan dengan pemberian bantuan yang diberikan Pemda yang hanya diberikan sebanyak 20 paket bansos. Sementara data yang disodorkan lebih dari 100 KK,” keluhnya.
Pihaknya sampai sekarang belum berani mengambil bantuan yang diberikan Pemda.
“Kami masih menunggu tambahan bantuan dari Pemkab sesuai data yang disodorkan pihak desa,” pintanya.
Menurutnya, kalau dipaksakan bantuan yang 20 paket dibagikan, ini akan jadi persoalan karena warga yang tidak kebagian dipastikan akan protes.
“Ini yang jadi pertimbangan kenapa bantuan tersebut belum juga diambil dari kecamatan,” ujarnya. (*)
