Harian Sederhana, Bogor – Rencana Pemkot Bogor mengeluarkan kebijakan obligasi daerah yang menjadi kontroversial terus menjadi sorotan banyak pihak, tak terkecuali dari kalangan legislatif, salah satunya Anggota Dewan Fraksi PPP Saeful Bakhri.
Menurut Saeful, yang pertama yang perlu dilakukan oleh Pemkot Kota Bogor yaitu menjelaskan kenapa melakukan kebijakan tersebut lalu apa alasan serta dasar pertimbangan utamanya.
Pria yang berlatar belakang kontraktor itu menjelaskan, terlepas nanti, apakah DPRD sepakat atau tidaknya dengan usul Pemkot, tetapi perlu ada kajian dari kebijakan itu sendiri.
Saeful pun mempertanyakan, kebijakan obligasi tersebut, apakah untuk percepatan pembangunan daerah dengan alasan kemampuan anggaran yang dimiliki Pemkot yang terbatas. Sementara kebutuhan pengembangan terutama infrastruktur sangat tinggi.
“Nah ini yang perlu dijelaskan, karena selama ini, seringkali pertimbangan-pertimbangan urgen yang melatar belakangi suatu kebijakan yang digagas tidak disertai dengan data empiris yang mendukung kebijakan tersebut” sesal Saeful
Sebagai contoh, dia menegaskan bahwa harus ada data penunjang bagaimana 10 tahub terakhir kemampuan anggaran dan perlu ada data infrastruktur yang masih belum bisa diwujudkan. Karena
terbatasnya anggaran serta data proyeksi perencanaan pasca kebijakan (bisnis planningnya)
Sehingga, lanjut Politisi PPP itu, dengan melampirkan data diatas Pemkot Bogor mempunyai acuan atas suatu kebijakan yg akan diambil.
“Dengan begitu, DPRD pun akan lebih bijak mengambil sikap atau keputusan, atau usul kebijakan baru itu,” ujar Saeful
Karena lanjut dia, sering kali kebijakan yang digagas hanya untuk mewadahi keinginan pemimpin daerah yang eksisting, seharusnya kebijakan publik itu lahir atas pertimbangan evaluasi yang panjang.
Masih kata Saeful, dari pemimpin sebelumnya, lalu digabungkan dengan pertimbangan kebutuhan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
“Siapapun pimpinan daerahnya nanti, agar kebijakan yang lahir, tidak dipaksakan sekedar selesai mengejar target periode jabatan pemimpin yang saat ini saja,” harapnya
Dia menegaskan, yang harus diperhatikan adalah prioritas peningkatan pelayanan terhadap masyarakat secara umum dan kesejahteraannya. Dia juga mengingatkan, hal krusial yang harus mnjadi fokus perhatian adalah ketika kebijakan obligasi yang dilakukan melebihi masa bhakti dari pimpinan daerah.
“Apa hal ini dimungkinkan karena kebijakan obligasi dilakukan untuk kebutuhan pembiayaan yang besar dengan jangka waktu perjanjian juga, dimungkinkan melebihi masa bhakti pimpinan daerah. Kalau pembiayaan-pembiayaan yang kecil dilakukan dengan kebijakan obligasi, tentunya tidak seperti itu tingkat kemampuan anggaran kita,” pungkasnya. (*)
