Harian Sederhana, Depok – Seluruh pucuk pimpinan pemerintahan di wilayah Jawa Barat turut hadir dalam acara Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Kopdar) edisi III di Hotel Pantai Indah Resort Timur, Jalan Kidang Pananjung No. 151, Kabupaten Pangandaran, Kamis (26/09).
Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna mengatakan kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).
“Kegiatan ini adalah dalam rangka upaya mendekatkan antar pimpinan daerah di wilayah dengan gubernur dan membahas berbagai hal terkait sumber pendanaan pembangunan,” tuturnya saat dihubungi Harian Sederhana.
Dalam kegiatan tersebut diketahui banyak sumber-sumber inovasi di Jabar yang bisa didorong termasuk sumber pendanaan untuk pembangunan. Sedangkan, untuk mendukung kecepatan pembangunan di Kota Depok, harus ada regulasi yang efektif, termasuk memangkas mekanisme panjang.
“Kita harus menyiapkan tempat agar kita bisa mengejar bantuan-bantuan baik dari provinsi maupun dari pemerintah pusat,” katanya.
Pradi menuturkan, ada delapan sumber pendanaan untuk pembangunan diantaranya APBD provinsi, APBD kabupaten/kota, APBN, pinjaman bank, KPBU/PPP, dana umat, CSR dan obligasi daerah.
“Sekarang Bank BJB sudah mulai membuka layanan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dan layanan tersebut sudah bisa diakses untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur,” jelasnya.
Sementara itu dibahas soal isu kewilayahan, Kopdar menjadi wadah bagi kepala daerah untuk mengutarakan inovasi pembangunan di daerahnya masing-masing. Tujuan diselenggarakan kegiatan tersebut adalah agar daerah lain di Jabar yang pembangunannya terhambat dapat meniru, memodifikasi, atau melaksanakan inovasi dari daerah lainnya.
“Dengan acara Kopdar ini mudah-mudahan dapat lebih menyinergikan program-program pembangunan tingkat kota/kabupaten, provinsi dan pusat,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat menghadiri kegiatan itu mengatakan melalui Kopdar diharapkan kepala daerah bisa belajar satu sama lain. “Ini cara kami berkomunikasi, agar pembangunan daerah-daerah bisa didengar langsung oleh sesama kepala daerah,” ujar RK.
Ridwan mengatakan, tugas gubernur dan para bupati/wali kota salah satunya adalah menyinkronkan pembangunan. Tidak semua masalah, kata Ridwan, berkenaan dengan urusan anggaran. “Kita sinkronkan. Jangan sampai uangnya ada, salah belanja. Atau selama ini sebenarnya masalahnya bukan uang,” kata pria yang karib disapa Emil itu.
Dalam ajang tersebut, menurut Ridwan, para kepala daerah curhat mengenai berbagai isu. Dalam hal pembangunan, ia mencontohkan, banyak yang berbicara infrastruktur, rumah sakit dan lain sebagainya.
Ajang silaturahmi para kepala daerah, menurutnya adalah hal yang baik. “Ini contoh yang baik, provinsi yang kepala daerahnya selalu kompak dan guyub. Indonesia ini tidak bisa dikalahkan kalau penuh persatuan,” ujarnya. (*)
