Harian Sederhana, Bogor – Setelah rombongan wakil rakyat dari Partai Gerindra yang menyambangi warga yang terdampak proyek double track, kini giliran Ketua DPRD Kota Bogor Semenntara Atang Trisnanto yang mendatangi kawasan RW 10 Kelurahan Empang untuk menpung aspirasi warga, Rabu (18/9)
Atang mengaku, datangnya dia ke lokasi setelah menerima audiensi dari warga Batu Tulis dan Cipaku, yang akan terkena dampak proyek double track PT.KAI jurusan Bogor Sukabumi.
“Ya, kali ini kami melihat langsung ke lokasi, tadi sudah diskusi dengan warga RW 10,” kata Atang dilokasi.
“Kami menyayangkan karena sosialisasi baru dilakukan Seprember sementara targetnya Desember warga harus pindah. Artinya dengan waktu yang begitu singkat warga harus mencari tempar tinggal baru dan pindah,” jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, Atang mengaku pihaknya di DPRD tidak boleh tinggal diam. Karena lebih dari 6 ribu warga dan KK yang terdampak dari rencana proyek PT.KAI itu.
“Setelah pimpinan DPRD definitif dilantik, maka kami akan undang pihak-pihak terkait baik Pemkot, Pemprov Jabar maupun PT.KAI untuk mendapat kejelasan terkait program ini seperti apa,” tambahnya.
Masih kata Politisi PKS itu, pihaknya akan mengusulkan skema yang paling ringan madorotnya bagi warga yang trdmpak. Supaya jangan sampai warga kota dibiarkan menghadapi masalah besar, tetapi harus diayomi dan mendapatkan hak-haknya.
“Skema yang kami siapkan begini, pertama minta prioritas pengunduran waktu untuk pindah, sehingga ada masa-masa untuk warga mempersiapkan pindah ke tempat baru dengan waktu yebih panjang,” ujarnya.
Kedua lanjutnya, bagaimana dana kerohiman yang diterima warga seoptimal mungkin. Dan mengenai usulan tentang relokasi, dia akan meminta pemerintah menyediakan tempat relokasi. “Ya, akan minta, misalnya Pemkot menyediakan tempat dan pemerintah pusat melakukan pembangunannya,” tutur dia
Terakhir ia mengarakan, bahwa warga sebenarnya menyadari soal tempat yang mereka tempati selama ini milik pemerintah dan siap pindah, tetapi bagaimana caranya agar dampak dari program pembangunan tersebut bisa teratasi.
Sementara Ketua RW 10 Kelurahan Empang Suhendar mengatakan, bahwa warga minta direlokasi ke tempat yang memang milik pemerintah karena ada lahan-lahan milik pemerintah.
“Kalau warga maunya pemerintah menyediakan tempar relokasi ke lahan-lahan milik pemerintah kan banyak, daripada digunakan oleh pihak-pihak yang tidak jelas,” kata Suhendar
Dia melanjutkan, diwilayahnya ada sekitar 171 bangunan termasuk posyandu yang akan terkena dampak proyek doubel track. Ia juga mengaku di lokasi tersebut tidak ada warga baru, semua warga sudah lebih 10 tahun menempati tempat tersebut.
Sang RW mengaku, mengenai rencana proyek rel ganda itu, sebenarnya dari sebelum September sudah ada isu-isu akan ada pembongkaran tapi belum ada sosialisasi resmi.
“Baru kemarin di kecamatan ada dari tim dari konsultan dan departemen perhubungan yang mensosialisasikan dampak dari pembangunan,” pungkasnya. (*)
