Harian Sederhana, Bogor – Polemik pembebasan lahan untuk proyek Tol Bogor Out Ring Road (BORR) Sesi IIIA terus berlanjut, lantaran warga penyewa lahan di Kelurahan Kayu Manis, Tanah Sareal kembali mendatagi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bogor, Senin (13/1).
Kuasa hukum warga Buyung Kemas beserta perwakilan warga kembali menanyakan, perihal surat tembusan BPN Kota Bogor yang ditujukan kepada Kantor Wilayah BPN Jawa Barat tentang pemblokiran rekening bank pemilik lahan atasnama Pudja Wiredja.
Selain itu, mereka juga kembali mengonfirmasi perubahan peta bidang dimana diduga terdapat selisih ukur, dan kembali meminta untuk dilakukan pengukuran ulang serta penetapan kembali.
“Pemblokiran rekening bank pemilk tanah Puja Wireja. Kemudian kami mengonfirmasi membali kualifikasi tempat usaha ada terlewat dan itu jelas ada dalam lampiran berita acara,” ujar Buyung di BPN.
Penetapan nilai appraisal dan sebagainya, lanjut Buyung, semua yang ditanyakam kembali kepada BPN Kota Bogor untuk kembali menindaklanjuti tembusan yang diterima oleh pihaknya dan diterima baik BPN.
“Semua nanti akan sesuai petunjuk dari Kanwil BPN Jabar. Pimpinan BPN Kota Bogor masih menunggu, mereka mengakomodir semua aspirasi kami (warga),” papar Buyung.
Saat ini, Buyung dan warga penyewa lahan berharap ada keputusan maupun kebijakan lain yang diberikan dari Kanwil BPN Jawa Barat untuk para penyewa lahan sehingga menjadi solusi terbaik.
“Kami bertemu Kanwil BPN Jabar di Garut, mereka sudah terima perihal surat yang kami layangkan. Terkait birokrasi kami menunggu, namun prinsipnya mereka mengacu kepada teknis pelaksanaan Tupoksi dari BPN mengenai penetapan peta bidang,” jelasnya.
Sebelumnya, sejumlah penyewa lahan yang membangun lapak untuk usaha tidak mendapat ganti rugi sesuai peraturan. Untuk itu mereka melayangkan surat protes ke BPN Jumat (3/1).
“Merespon surat tersebut, BPN mengeluarkan surat pemblokiran rekening pembayaran dan perubahan peta bidang tanah dan ditembuskan ke kami,” ujarnya.
Tapi lanjut dia, mengenai surat perubahan bidang tanah ada bebrapa poin yang dia kritisi, salah satunya kualifikasi tempat usaha karena tidak dicantumkan tempat usaha sembako milik asep dan tempat pijat milik ibu dewi.
“Tempat usaha ini sudah berdiri tahunan dan ini sangat mendasar kesalahannya. Karena secara ganti untung ada hitungangannya mengenai kualifikasi tempat usaha,” kata Buyung.
Poin kedua lanjut Buyung, menganai jumlah volume, dalam berita acara saat pertemuan dengan PU dan PT MSJ akan dilakukan pengukuran ulang. Karena jelas terdapat perbedaan pengukuran.
Dia mencontohkan, ditetapkan ada 49 meter persegi, tetapi sesuai laporan pengukuran dilapangan berjumlah ratusan meter persegi dan sampai saat ini belum ada pengukuran ulang.
Diakui dia, protes itu dilakukan karena tiba-tiba BPN mengeluarkan surat perubahan peta bidang yang bebrapa poin disebutkan namun tidak dijelaskan perlapak yang telah ditetapkan, sementara belum dilakukan pengukuran ulang.
“Jadi saya lihat sangat jauh mis koordinasinya, mis verifikasinya dari administrasinya sangat tidak baik,” tegasnya.
Poin selanjutnya mengenai benda lain yang berkaitan dengan tanah, karena disitu ada beberapa sumur gali dan sumur bor, menurut informasi pergantian sumur bor sekitar Rp9 juta dan sumur gali Rp3-5 juta.
“Kalau ada 4 sumur gali dan satu aumur bor sudah berapa. Dan ini sangat jelas merugikan klien kami,” tambahnya.
Dia berharap Kanwil BPN Jabar memutuskan dan menetapkan kerugian usaha ini langusng diberikan kepada penyewa lapak dalam hal ini warga.
“Ya, karena disini warga yang dirugikan, sebab warga yang membangun lapak untuk usaha, mereka membangun bangunan semi permanen dan ada permanen sesuai berita acara BPN,” ungkapnya.
“Kami yang dirugikan atas usaha selama proyek berlangsung tidak ada kerugian pemilik lahan, karena setelah bangunan dibongkar lahan pemilik masih ada bahkan dibelakangnya sudah kembali disewakan,” pungkasnya. (*)
