Harian Sederhana, Bekasi – Komisi 4 DPRD Kota Bekasi usulkan agar sekolah swasta mendapat subsidi anggaran pendidikan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi dalam acara diskusi terbatas yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mitra Karya dan STIE Tribuana bersama Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan dan Komisi 4 DPRD Kota Bekasi, Rabu (12/2/2020).
Selain usulan perlunya subsidi untuk menghindari pungli di sekolah, Komisi 4 DPRD Kota Bekasi yang dipimpin Sardi Effendi juga mengkritisi berbagai soal terkait dunia pendidikan di Kota Bekasi, diantaranya outing class dan pungli lainnya, PPDB Online dan sistem zonasi, pemerataan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan, kualitas guru dan gaji honorer, dan lain sebagainya.
“Maraknya pungli atas nama kebutuhan dan kepentingan pendidikan bisa dihindari dengan adanya subsidi dari Pemkot Bekasi terutama sekolah swasta agar biaya SPP nya tidak mahal,” ungkap Sardi.
Sardi pun meminta pejabat Disdik untuk selalu turun ke bawah agar melihat berbagai permasalahan dunia pendidikan secara riil.
“Jangan kebanyakan di kantor saja,” sindir Sardi.
Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 4, Ibnu Hajar Tanjung yang merespon positif soal solusi untuk memecahkan berbagai persoalan “kebobrokan” dunia pendidikan di Kota Bekasi.
“Sebaiknya sekolah – sekolah swasta di Kota Bekasi dibiayai Pemkot Bekasi. Hal ini penting untuk menghapus berbagai dugaan pungli alias korupsi yang diduga terjadi di sekolah negeri atau swasta,” jelas Tanjung.
Diskusi terbatas ini bertujuan untuk mengurai berbagai permasalahan pendidikan yang ada di Kota Bekasi dengan tema “Problematika Pendidikan di Kota Bekasi”.
Sementara Dinas Pendidikan Kota Bekasi yang diwakili oleh Sekretaris Dinas (Sekdis), Uu Saeful Mikdar menyampaikan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi poin-poin yang disampaikan pada Diskusi Terbatas .
Sekdis Uu Saiful Mikdar menyebutkan jika pembiayaan pendidikan masih membutuhkan peran serta orang tua murid untuk ikut bertanggung jawab.
Tentang kegiatan outing class Uu mengatakan sampai saat ini masih sangat diperlukan, namun yang perlu diperbaiki adalah tata kelolanya. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi saat ini sudah mengeluarkan SOP tentang auting class ini.
Sedangkan soal PPDB online Sekdis mengaku sudah ada regulasi yang mengatur untuk menghindari terjadinya KKN.” Yang jelas pihak Dinas Pendidikan tidak mungkin bisa memuaskan semua masyarakat,” dalihnya.
“Soal adanya oknum – oknum di sekolah negeri yang nakal, dan merugikan orang tua murid, pihak Disdik Kota Bekasi membuka pintu, masuknya laporan dari masyarakat dan termasuk juga dari para mahasiswa demi mewujudkan dunia pendidikan di Kota Bekasi yang nyaman buat murid belajar dan bebas KKN,”ungkap Uu Saiful Mikdar. (*)
