Harian Sederhana, Bogor – Rencana usulan Raperda soal LGBT, menjadi perhatian berbagai pihak. Wakil Ketua DPRD Kota Bogor Jenal Mutaqin mengatakan, rencana Perda LGBT itu tidak melanggar hak asasi.
“Banyak penekanan dalam perda itu nantinya, salah satunya soal pencegahan penyebaran dan menghentikan penularan LGBT di Kota Bogor,” kata Jenal, Kamis (5/12).
Jadi lanjut politisi partai besutan Prabowo Subianto itu, yang ketakutan bahwa ini melanggar hak asasi. Tetapi yang dirinya usulkan itu bukan untuk menangkap lalu di penjara.
“Dalam perda LGBT yang kita usulkan adalah kita akan rehabilitasi, berikan pembinaan lalu kita berikan satu kesempatan bekerja lebih positif, karena LGBT bisa menularkan kepada temannya,” ucap Jenal.
Dia menjelaskan, di Depok LGBT menular selama satu tahun hampir 20 persen dari jumlah semula. “Jadi inilah bahaya LGBT dan jangan sampai terjadi di Kota Bogor,” ujarnya.
Ia juga menuturkan saat menjadi koordinator dari pembentukan Perda LGBT, banyak pihak pihak yang ketakutan dan khawatir ini di anggap melanggar hak asasi.
Menurut dia, hal itu bukan hak asasi, tapi prilaku LGBT adalah tindakan yang tidak normal, tindakan yang secara kodrat agama dilarang, mudah mudahan perda LGBT ini selesai dan terlaksana di 2020. “Kami mohon dukungan semua pihak agar terwujud perda LGBT itu,” harapnya.
Selain itu lanjut Jenal, dewan juga mengusulkan perda tentang disabilitas. Jadi kedepan ingin memprioritaskan para disabilitas, sehingga fasilitas umum jalan, trotoar atau fasiltas lainnya bisa berpihak kepada penyandang disabilitas.
“Pada 2020 juga ada anggaran untuk pengadaan tempat bermain di Bogor Utara dan Selatan lebih penting tempat bermain apa lebih penting tempat sampah,” ungkapnya.
Sementara terkait masalah penolakan BPJS yang kemarin ramai diutarakan DPRD, menurut dia, BPJS adalah perusahaan milik pusat, seluruh masyarakat Indonesia wajib daftar sebagai anggota BPJS. Tapi soal pelayanan belum maksimal.
“Saya warga Kota Bogor sendiri yang nolak untuk jadi anggota BPJS , warga Bogor jangan daftar BPJS kaya dulu lagi pakai SKTM. Kita punya Jamkesda sekarang BPJS anggarannya Rp32 miliar untuk PBI Masyarakat yang tidak mampu,” ungkapnya
Diakui dia, Rp32 miliar selalu habis, pemerintah setorkan kepada BPJS yang di sumberkan kepada rumah sakit, tapi fakta di lapangan masih banyak warga miskin yang kesulitan tidak mendapatkan pelayanan baik. (*)
