Harian Sederhana, Bogor – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bogor dinilai tidak maksimal, karena semakin hari intensitas masyarakat yang beraktivitas di luar rumah makin tinggi lantaran tak adanya sanksi jelas bagi para pelanggar.
Anggota DPRD Kota Bogor Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mengatakan, minimnya kesadaran masyarakat yang tetap keluyuran saat PSBB, baik tahap pertama maupun tahap dua.
“Iya, diluar intensitas masyarakat masih tetap tinggi, itu diperparah dengan kinerja aparatur yang tak bekerja maksimal pada check point yang telah dibuat,” ungkapnya.
Selain itu, tidak jelasnya anggaran PSBB sekaligus pemberantasan Covid-19 merupakan salahsatu faktor tak berjalan dengan maksimalnya kegiatan tersebut.
“Sudah tak perlu diperpanjang (PSBB) agar ekonomi berjalan lagi. Tetapi protokol kesehatan tetap dijalankan. Sebab, selama ini sanksi tak ada, kemjdian bantuan bagi warga terdampak tak merata dan tumpang tindih,” ujar ASB.
Selain itu ASB juga menuturkan, penerapan PSBB juga menjadi kontra produktif ketika Menteri Perhubungan memutuskan untuk mengoperasionalkan kembali 20 moda transportasi. “Kalau situasi begini terus akan membuat ketimpangan ekonomi,” ucapnya.
Lebih lanjut, Epidimiolog Universitas Indonesia sempat menyatakan bahwa tren penularan Covid-19 di Kota Bogor cenderung melambat dalam sepekan ke belakang.
“Dengan demikian, Pemkot mesti pede bahwa wabah corona akan selesai dalam waktu dekat,” jelasnya.
Sementara itu, Walikota Bogor Bima Arya mengikuti rapat koordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan para kepala daerah se-Jabodetabek, melalui saluran video conference, Jumat (8/5).
Pertemuan virtual tersebut dibahas mengenai evaluasi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tahap kedua hingga seputar mengatur pergerakan masyarakat, khususnya dalam pemanfaatan transportasi publik, seperti Commuterline atau KRL.
“Rapatnya produktif. Tadi hadir Pak Gubernur Jakarta, Pak Gubernur Jawa Barat dengan kepala daerah Jabodetabek. Pembahasan utama mengevaluasi PSBB dan membangun kesepakatan mengatur pergerakan orang di Jabodetabek,” ungkap Bima.
Kata dia, ada dua hal yang harus lebih ditajamkan lagi. Misalnya mengenai pergerakan rutin, semua sepakat membuat regulasi baru.
Jadi kata Politusi PAN itu, Gubernur Jakarta membuat regulasi nanti kita akan membuat juga yang mengatur lebih ketat pergerakan orang keluar dan masuk.
“Hanya yang dikecualikan di PSBB yang di 8 sektor strategis yang boleh. Nanti dibuktikan ada suratnya. Tidak punya surat itu, tidak boleh dan bisa dikenakan sanksi,” terang Bima.
“Kalau mau naik KRL boleh, tapi dipastikan punya surat itu. Nanti kita akan turunkan (dalam bentuk Perwali), kita akan merapikan segera,” ungkapnya.
Lalu dibahas juga khusus mencegah mudik, jadi pihaknya akan melakukan pengawasan lebih ketat untuk memastikan tidak ada lagi yang mudik keluar dan masuk.
“Karena berdasarkan kajian epidemiologis, kalau mudik dibiarkan, tidak ada intervensi, itu lonjakan kasus positifnya akan sangat tinggi sekali,” tambahnya.
Bima mengaku sudah memerintahkan Kepala Bagian Hukum dan HAM Pemkot Bogor untuk membuat rumusan mengenai pengetatan kebijakan tersebut supaya ada payung hukumnya. “Sanksinya masih didiskusikan,” katanya.
Masih kata Bima, opsi-opsi hasil rakor dengan lima kepala daerah Bodebek. Kalau dilihat pola penyebaran virus ini berdasarkan penelusuran memang sebagian besar itu terpapar karena ada konektivitas dengan Jakarta dan sekitarnya.
“Berdasarkan data kami memang sebagian besar itu terpapar melalui transportasi publik. 30 persen warga yang terpapar karena ada konektivitas dengan Jakarta mengaku menggunakan transportasi publik,” tandasnya. (*)
