Harian Sederhana, Depok – Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat Imam Budi Hartono menyoroti beberapa hal terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum tahun 2019.
Terutama capaian enam dinas dan satu badan yang merupakan leading sector dari Komisi IV. Keenam dinas tersebut adalah Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang, Dinas Sumber Daya Air, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Perhubungan, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).
Imam mengatakan, ada beberapa hal indikator penilaian seperti capaian kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai visi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2018–2023 masing-masing dinas atau badan.
“Dalam hal ini misi ketiga adalah mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan, melalui peningkatan konektivitas wilayah, dan penataan daerah dengan sasaran misi yaitu transportasi juara, logistik juara, gerbang desa juara, kota juara, pantura juara, pansela juara, dan energi juara,” tuturnya kepada Harian Sederhana, Minggu (03/05).
Imam menyebut, dari IKU ini ada dua dinas yang mempunyai kinerja banyak tidak tercapai yakni Dinas Sumber Daya Air dan Dinas Perumahan dan Pemukiman.
“Realisasi anggaran tertinggi pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar 92,24 persen dan paling rendah Dinas Sumber Daya Air 57,49 persen serta Dinas Perumahan dan Pemukiman sebesar 56,07 persen. Kami melihat realisasi anggaran yang rendah ini karena perencanaan anggaran yang tidak bagus atau tidak matang,” kata Imam.
