Pria yang akrab disapa IBH ini meminta TAP Provinsi Jawa Barat untuk dibubarkan karena hanya menghabiskan anggaran saja sementara pekerjaannya tidak membuat ‘Jawa Barat Juara Lahir Batin’ bahkan cenderung menurunkan kinerja dinas.
“Untuk program dan kegiatan TPPAS Regional Nambo, pihak ketiga dari evaluasi perjalanan penyelesaian selalu bermasalah dan hingga kini tidak selesai, kami merekomendasikan agar segara di putus kontrak perjanjian kerjasamanya dan segera diganti dengan lembaga yang lebih kredibel dan bisa segera memfungsikan TPPAS Regional Nambo. Terutama untuk Kota Depok sudah darurat sampah,” beber IBH.
Terkait, program dan kegiatan TPPAS Regional Legok Nangka agar Ridwan Kamil pro aktif ke pusat dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk bisa memberikan subsidi Tipping Fee. TPPAS Regional Legok Nangka sangat dibutuhkan karena TPK Sarimukti sudah hampir overload.
“Dinas Sumber Daya Air kami minta agar lebih fokus pada Tupoksi utamanya, yaitu program pembangunan Daerah Irigasi Tuntas dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah,” ujarnya.
IBH mengatakan, beberapa kegiatan yang menjadi pemenuhan kewajiban pada RPJMD Jawa Barat 2018–2023 sesuai Perda Nomor 8 Tahun 2019 harus segera menjadi skala prioritas yaitu program Rutilahu dan fasilitas perlengkapan jalan.
“Banyak daerah di Jawa Barat mengalami kekeringan ketika musim kemarau, program pembangunan atau pengadaan air bersih sangat membantu termasuk didaerah Pantura. Kami juga minta agar penambangan liar yang merusak lingkungan serta pencemaran situ maupun sungai harus mendapat perhatian dari Pemprov Jawa Barat,” ujar IBH.
“Bencana alam baik banjir atau tanah longsor dan gempa bumi setiap tahun selalu terjadi. Anggaran kebencanaan sangatlah sedikit sehingga kita dapat mengatasi ke daruratan atau kebencanaan secara optimal. Memperbesar anggaran kebencanaan menjadi tuntutan untuk bisa menangani jika bencana terjadi,” tandasnya. (*)
