Harian Sederhana, Bekasi – Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kini menjadi primadona aparatur pemerintah kota Bekasi. Target yang digadang-gadang setiap kelurahan semaksimal mungkin bisa memenuhinya. Hal ini wajar karena imbasnya pun kembali pada masyarakat dalam bentuk pembangunan.
Infrastruktur pastinya akan memudahkan warga dalam melaksanakan aktivitas. Rutinitas kegiatan masyarakat terdukung dengan adanya pembangunan fasilitas yang mempermudah mobilitas yang dilakukan setiap harinya. Jadi salah satu kata kuncinya adalah target PBB.
Hasan Sumalawat Lurah Bojong Menteng mengatakan wilayahnya telah 71% serapan target PBB. ” Kita naik Rp 800 juta menjadi Rp 2,5 miliar tahun 2019, pokoknya tiada hari tanpa penagihan PBB,” kata Lurah Hasan saat ditemui Kamis (10/10) di ruang kerjanya .
Dijelaskannya bahwa faktor kenaikan yang mempengaruhi pertama perubahan struktur jalan dulu tidak ada fly-over sekarang ada. “Pengaruhnya pada faktor kedua yakni kelas tanah menjadi naik (NJOP) makanya jadi motivator semuanya bergerak mencapai target,” terang Hasan semangat.
Bahkan program door to door dilaksanakan aparatur. “Karena kalau bersurat tidak sampai atau kadang kala RT nunggu bola artinya SPPT tidak langsung diberikan ke Wajib Pajak (WP) malahan menunggu disamperin WP jadi antisipasi,” terang Hasan lagi.
Terkait dengan kendala lanjut Lurah Hasan pasti ada. “Kaitannya dengan lebaran yang sudah terlewati dan juga anak sekolah (biaya sekolah) namun kita sebagai penagih pajak memahami meski akhirnya WP memenuhi pembayarannya.”
Sementara WP potensial dijelaskan Lurah Hasan tetap berpedoman pada buku 1, 2, dan 3 di bawah Rp 2 juta. “Tapi tetap saja kewajiban kelurahan mendorong WP buku 4 dan 5 yang ada di kecamatan karena kita yang tahu wilayah,” tandas Hasan .
Hebatnya Lurah Hasan berhasil menggerakkan Petugas Monitoring (Pamor) sesuai dengan tugas RT dan RW masing masing. (*)
