Harian Sederhana, Bogor – Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengunjungi lahan makam keramat di Kampung Ciletuh Hilir RW 06, Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong. Kedatangannya untuk memyelesaikan terkait permasalahan lahan makam yang hingga ini belum jelas kepemilikannya.
Rudy Susmanto menyayangkan ketidakhadiran pihak MNC Land untuk menemui dirinya sehingga kasus sengketa lahan yang sudah menegang selama empat tahun tidak menemui titik terang.
“Kita sebetulnya ingin hari ini bermediasi dari beberapa pendapat untuk disampaikan. MNC ini saya rasa tidak punya etikad baik, kita mengirim surat ini bukan dari kemarin sore, dari minggu-minggu lalu,” ujarnya saat meninjau lokasi makam keramat tersebut, Senin (3/2/2020)
Menurutnya, pihak MNC seharusnya hadir meski tidak melalui pimpinan perusahaan, karena bisa melalui perwakilan yang memiliki wewenang dalam menjelaskan keterangan versi MNC.
Rudy mengatakan pihaknya tidak ingin mendapatkan informasi secara sepihak, sehingga dia menyesalkan ketidakhadiran pihak MNC dilokasi.
“Mohon maaf, saya tidak perlu ketemu Hary Tanoe, itu ketinggian, minimal pemangku kebijakan MNC yang ada di lapangan. Biar jelas apa benar makamnya diurug? apa benar kalau hujan jalannya banjir? apa benar makamnya mau di relokasi? Kalau mau direlokasi, saya tanya dulu, status lahannya seperti apa?,” paparnya.
Sebelumnya Rudy mengakui, pihak warga datang ke DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan audiensi terkait masalah tersebut setelah sebelumnya pihak MNC juga datang untuk membahas rencana pembangunan kawasan ekonomi khusus (KEK).
“Setelah ditelaah masalah semakin parah, kami tidak mau asal mengeluarkan kebijakan apapun yang merugikan warga, makanya kami datang ke lokasi,” ujarnya.
Bicara soal makam keramat kata Rudy, masyarakat sudah sangat baik dengan mengizinkan MNC berinvestasi, asal kepentingan masyarakat jangan sampai ditinggalkan terutama kearifan lokal yang dimiliki warga Ciletuh Ilir.
Rudy menyarankan Dinas Budaya dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Bogor untuk melirik makam yang diakui memiliki nilai sejarah tersebut. Menurutnya, warga hanya meminta agar makam tersebut dijadikan situs sejarah untuk kepentingan pariwisata.
Selain itu Rudy meneruskan, semua pengembang yang membangun perumahan wajib menghibahkan fasos – fasum. Kalau memang pihak MNC mengantongi izin untuk membangun perumahan di lahan tersebut tentunya akan menyerahkan fasos dan fasum.
“Kalau memang ingin dibangun properti berarti wajib menyerahkan fasos – fasum, kenapa tidak makam dijadikan sebagai fasos?,” sarannya.
Namun, pihaknya tetap akan mengecek perizinan yang dilakukan pihak MNC pasalnya warga mengaku belum pernah mengeluarkan izin lingkungan kepada perusahaan besar tersebut.
Sebetulnya, Rudy mengatakan pihaknya mendukung siapapun yang ingin berinvestasi di Kabupaten Bogor yang terpenting jangan lupakan kepentingan warga setempat.
Untuk itu langkah selanjutnya, selain melihat seluruh perizinan MNC land yang sudah keluar, pihaknya akan memanggil ulang MNC Land dalam waktu dekat.
“Setelah kunjungan hari ini, kita meminta semua data perizinan terkait MNC di seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Bogor, Baik DPMPTSP, DPKPP, DLH, Dishub juga, amdal lalinnya seperti apa. kan banyak dinas terkait. Izinnya sudah keluar semua belum? Iloknya dikeluarkan seperti apa, apakah parsial, atau apakah langsung secara menyeluruh?,” tanyanya. (*)
