Juliari juga mengapresiasi langkah Pemkot Bekasi yang memasangkan stiker tanda warga penerima bantuan sosial. Langkah ini cukup baik, karena penerima bantuan bisa diketahui dan tidak akan dobel bantuan.
“Saya melihat hal positif Pemkot Bekasi ialah pada saat PSBB kemarin langsung beri bantuan Bulan April dan langsung diberi stiker. Nah, ini saya rasa bagus sekali untuk dicontoh daerah lain. Sehingga dapat stiker mereka sudah pernah nerima bantuan itu sebelumnya,” kata Juliari.
Juliari menambahkan, pihaknya sangat terbuka dan selalu mengikuti apa yang menjadi insipirasi atau kehendak daerah. Akan tetapi, ia meminta data-data yang belum tepat sasaran atau dobel harus segera diperbaiki.
“Disampaikan data kami terima dari daerah, kami tidak lakukan pendataan, karena kalau tidak begitu kacau. Kita data, pemerintah daerah data, nanti yang mau dikasih yang mana bingung,” ujarnya.
Ia menyerahkan semua data penerima bansos Presiden kepada pemerintah daerah. Sebab, mereka yang paling tahu wilayah serta siapa saja yang berhak menerima.
“Tapi tolong jangan dobel (ganda penerima) ya, biar semua kedapatan. (Baik itu) bantuan Kemensos, Bansos Presiden, provinsi dan kota maupun kabupaten,” ungkap dia.
Juliari menegaskan, Presiden Jokowi memerintahkan bantuan sosial bagi warga Jabodetabek ada yang berupa beras saja, tanpa bahan pangan lainnya. Selama ini bantuan bagi warga Jabodetabek adalah sembako yang berisi berbagai macam barang senilai Rp 600 ribu.
“Presiden memerintahkan agar untuk bansos sembako Jabodetabek ini, dari 6 kali tahapan penyaluran itu, dibagi 4 penyaluran dalam bentuk paket sembako. Dan 2 kali penyaluran dalam bentuk beras. Nantinya bantuan dalam bentuk beras tersebut akan didistribusikan oleh Bulog,” kata Juliari. (*)
