Harian Sederhana, Bogor – Menyikapi polemik Mall Boxies, Puslitbang Pelatihan dan Pengawasan Kebijakan Publik (P5KP) mendesak agar Boxies menjalankan rekomendasi amdal lalin yang diterbitkan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor.
Pasalnya, rekom tersebut disinyalir dapat mengurai kemacetan di depan pusat perbelanjaan modern yang belakangan ini banyak dikeluhkan warga yang melintas jalan tersebut.
“Harus segera dijalankan rekomendasi itu. Karena sejak awal rekom itu ada di site plan, ya mestinya saat awal pembangunan hal tersebut harus langsung dijalankan,” ujar Sekretaris Jenderal P5KP, Rudi Zaenudin, Kamis (30/1).
Rudi menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus segera memberikan deadline kepada mall Boxies untuk segera menjalankan rekomendasi tersebut. “Harus dikasih deadline, kalau tidak. Ya, kapan rekomendasi tersebut mau dijalankan,” ungkapnya.
Menurut Rudi, apabila rekomendasi tak kunjung dijalankan pihak mall, maka pemkot melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) harus melakukan penyegelan. “Ya, kalau nggak dikerjakan segel saja. Artinya kan nggak nurut dengan pemerintah ,” katanya.
Kata Rudi, setiap investor yang menanamkan investasinya di Kota Bogor harus menuruti regulasi yang ada, dan memberikan dampak positif bagi sosial.
Masih kata dia, bahwa investasi itu harus memberi dampak positif. Dan dalam urusan ini, marwah pemkot dipertaruhkan.
“Diaini Pemkot harus tegas, kenapa pengawasannta bisa lalai, faktanya sudah keluar rekom Dishub namun belum juga dijalankan, dan Pemkot tidak memberi sangsi,” tandasnya. (*)
