Peserta diskusi, kata Yusfitriadi, dibuat kecewa dengan ketidakhadiran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ataupun yang mewakili. Keinginan Yayasan Visi Nusantara untuk sinergi dengan stakeholder demi kemaslahatan umat runtuh akibat hal tersebut.
“Kami telah mengundang dan berkirim surat secara resmi, namun sampai acara ini selesai tidak ada konfirmasi kehadiran,” sesal Yusfitriadi.
Ucapan kecewa juga yang disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor, Sutisna. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) mengawali sambutan dengan kekecewaan yang besar lantaran ketidakhadiran dari dinas terkait.
“Bagaimanapun kita ingin mengetahui sejauh mana program dan kegiatan yang sudah dan akan diimplementasikan dalam hal menyikapi semua permasalahan khususnya permasalahan anak. Dari sisi anggaran seharusnya Kabupaten Bogor sudah tuntas menyelesaikan permasalahan ini,” katanya.
Sutisna menyebutkan DP3AP2KB tidak memiliki keseriusan dalam menangani permasalahan anak yang ada di Kabupaten Bogor. Hal itu dilihat dari besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). “Kalau program bupati dilaksanakan secara benar, Silpa bisa diminimalisir,” tuturnya.
Sutisna juga menyebut terjadinya SiLPa karena kepala dinas yang ada tidak memeiliki kompetensi maksimal, sehingga tidak dapat mengimplementasikan programnya.
Aktivis Maju Anak Nusantara, Firman Munandar juga menjelaskan konsep perlindungan ramah anak lahir karena UU No. 35 tahun 2014. Dia menyebut antara program dengan realita berbeda.
Program Pancakarsa dengan konsep ramah anak di dunia pendidikan masih belum terasa, terutama melihat bagaimana upaya pemerintah membangun sarana prasarana sekolah, masih ada sikap dikotomi antara sekolah negeri dan swasta.
Selain itu izin operasional juga menjadi terdampak pada hak anak. Hak belajar anak tidak dilindungi karena sekolah tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana yang lengkap.
Kasus tawuran juga masih luput dari perhatian pemerintah, tidak ada upaya pencegahan yang preventif. Keberadaan Satgas Pelajar juga tidak maksimal, hal itu dipicu minimnya anggaran untuk kegiatan tersebut. (*)
