Harian Sederhana, Bekasi – Sekretaris Komisi 2 DPRD kota Bekasi, Syaifuddin menyatakan mensikapi surat pemberitahukan dari Walikota berkaitan dengan surat permohonan kepada DPRD untuk mengundurkan agenda agenda rapat dengan OPD karena harus memberlakukan kegiatan tanggap darurat selama 7 hari.
Kemudian juga ada surat permohonan kedua kepada DPRD untuk perpanjangan masa tanggap darurat selama 7 hari lagi dan diikuti juga dengan pemberitahuan bahwa Walikota sudah mengeluarkan Kepwal dan Perwal terkait tanggap bencana, termasuk didalamnya pembentukan satuan komando (Satko) yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Wakil Walikota Bekasi
Dalam Kepwal tersebut juga dicantumkan dana Biaya Tak Terduga (BTT) untuk penanggulangan bencana yang dianggarkan Pemkot Bekasi sebesar 6.7 miliyar rupiah.
Perinciannya adalah BPBD 723 juta, Dinas Sosial 1.9 miliyar, Dinas Pemadam Kebakaran 1.08 milyar, Dinas Lingkungan Hidup 1.32 miliyar dan BMPSDA 1.7 miliyar, sementara untuk rinciannya DPRD belum mendapatkan.
“Ada juga bantuan dari Pemprov Jabar 2 miliyar dan dari BNPB pusat 1 miliyar, akan tetapi rincian yang masuk kedalam Kepwal baru yang berasal dari pemkot dan belum ada perincian dana bantuan dari Pemprov maupun BNPB,” ujarnya kepada wartawan, Selasa, (14/1/2020) diruang kerjanya.
Terkait pengguna anggaran bantuan ini adalah Dinas Sosial, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup kemudian juga BMPSDA.
DPRD mengapresiasi langkah langkah pemkot untuk pembentukan Satko dan penganggaran tanggap bencana, akan tetapi perlu adanya koordinasi dengan DPRD kota Bekasi,
“Jangan DPRD ujug ujug tinggal dapat laporan penggunaannya saja,” sambungnya.
Dalam proses penganggaran dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran juga pengawasannya mestinya pemkot berkoordinasi dengan DPRD, kata Syaifuddin.
Oleh karenanya ketua DPRD akan membentuk Crisis Center yang akan melibatkan seluruh komisi (Komisi 1,2,3 dan 4) gunanya untuk mendata wilayah wilayah yang perlu penanggulangan pasca banjir misalnya perbaikan saluran, tanggul jebol, kebutuhan air bersih, truk pengangkutan sampah karena anggaran itu ada pada poin poin tersebut
Sementara dari FPKS sendiri sudah merespon wacana pembentukan Crisir Center tersebut dan sudah menyebarkan ke setiap DPC agar mereka merekap data data kerusakan pasca banjir yang perlu penanganan lebih lanjut kemudian dibawa ke Fraksi PKS dan berkoordinasi dengan Crisis Center dan Satko
Sinkronisasi data Crisis Center dengan Satko Pemkot Bekasi diharapkan penggunaan anggaran itu menjadi tepat sasaran sehingga penganggarannya bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
“Saya sebagai sekretaris komisi 2 nantinya akan masuk juga dalam Crisis Center lebih kepada penggunaan anggaran yang terkait dengan mitra kerja komisi 2,” pungkasnya. (*)
