Harian Sederhana, Bogor – Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan terus putar otak untuk solusi agar pembangunan double track atau jalur ganda kereta api jurusan Bogor-Sukabumi tak mengganggu terhadap distribusi air terhadap 120 ribu pelanggan.
Sekitar 1,7 kilometer Pipa induk PDAM di kawasan Rancamaya hingga kuburan Cipaku akan terganggu proyek double track, sebab pipa berada di bawah lahan milik PT. KAI yang di atasnya akan dibangun jalur ganda.
Direktur Umum PDAM Tirta Pakuan, Rino Indira Gusniawan mengatakan bahwa pihaknya saat ini terus berkoordinasi dengan dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk mencari solusi.
“Dua tahun lalu kami sudah datang ke Kemenhub membahas hal ini. Dan ketika itu disepakati akan ada pergeseran posisi titik pipa. Saat ini Kemenhub masih fokus menyelesaikan pekerjaan di Cigombong-Maseng,” kata Rino, Minggu (13/10).
Menurut Rino, apabila melihat kondisi eksisting di lapangan, tidak memungkinkan bila pipa induk PDAM digeser ke sebelah kiri maupun kanan. Sebab, bagian kiri berbatasan langsung dengan sungai.
“Sedangkan di kanan berbatasan dengan tebing setinggi 12 meter, dan di atasnya terdapat kuburan serta pemukiman. Dulu kami sudah siapkan budjet Rp5 miliar untuk pembebasan lahan itu, tapi setelah dilihat sepertinya nggak bisa,” ungkap dia.
Rino menyatakan, pihaknya bersama Balai Perkeretaapian dan Kemenhub untuk memetakan titik kritis pipa induk. Dari hasil pemetaan ada 12 titik kritis. Dan Pemerintah pusat tidak tahu bahwa ada pipa PDAM dilokasi tersebut.
“Kami berharap pemerintah pusat tak lepas tanggung jawab. Sebab, kalau mesti merelokasi pipa butuh dana Rp100 miliar, dan jumlah tersebut belum termasuk dana pembebasan lahan. Lagipula kami bingung, kemana akan direlokasi karena keterbatasan ruang di daerah itu,” ucapnya.
Apabila pemerintah pusat memilih untuk merelokasi pipa induk tersebut, kata Rino, hal itu harus dilakukan sejak saat ini atau sebelum proyek double track dilaksanakan.
Namun, PDAM lebih menginginkan agar pipa tersebut diperkuat, misalnya dengan memvuat tembok penahan tanah atau semacam box utility. “Kalau ingin diperkuat, ya harus kuat betul. Karena pipa induk kan jenisnya steel buatan tahun 1994 dan HDPE bikinan 2007, dan nantinya di atasnya bakal 12 kali dilewati oleh kereta api,” jelasnya.
Masih kata Rino, apabila sampai terjadi masalah PDAM hanya memiliki kapasitas air 500 liter per detik. Karena total pasokan air di pipa induk itu mencapai 1.700 liter per detik, sedangkan totalnya kita punya 2.200 liter per detik.
“Pertanyaannya kalau trouble, berapa mobil tangki yang mesti disiapkan untum 120 ribu pelanggan. Kemudian, sumbernya darimana?,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Fraksi PPP, Saepul Bakhri mengatakan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor harus proaktif untuk membahas hal tersebut ke pemerintah pusat. Sebab, pasokan air bukan hanya menjadi tanggung jawab PDAM, melainkan juga pemkot.
“Ada dua yang harus diperhatikan pemkot soal double track ini. Pertama mengenai warga yang terkena gusuran. Kedua, tentang pipa induk PDAM ini,” kata Politisi PPP itu.
Saeful juga mengaku optimistis bahwa pemerintah pusat takkan lepas tangan mengenai polemik pipa induk PDAM. Sebab, pasokan air untuk Istana Bogor juga berasal dari pipa yang sama.
“Jadi saya optimis pemerintah pusat tidak akan lepas tangan. Walau demikian, PDAM bersama pemkot harus mengintenskan komunikasi dengan pusat,” tegasnya.
Sebelumnya, Direktur Tehnik PDAM Tirta Pakuan, Syaban Maulana mengatakan bahwa PDAM memiliki pipa induk sepanjang 1,7 kilometer di kawasan Rancamaya yang berada di lahan milik PT KAI.
“Pipa kami yang terkena pembangunan double track itu dimulai dari Stasiun Ciomas Rancamaya hingga kuburan Cipaku,” ujarnya.
Syaban menyatakan, PDAM memiliki dua pipa berdiameter 1.000 inch dan 700 inch. Pipa tersebut, kata dia, untuk mendistribusikan air ke Istana Bogor dan 80 persen pelanggan. “Kapasitas air yang dialirkan dari pipa itu sekitar 2.000 liter perdetik,” ungkap dia.
Syaban menjelaskan, untuk dapat memindahkan kedua pipa tersebut perusahaan pelat merah itu membutuhkan dana sekitar Rp100 miliar, dan membutuhkan waktu yang sangat lama.
“Kita harus siapkan uang sebesar Rp100 miliar untuk memindahkan pipa itu. Kalau harus dipindahkan pun kita bingung uangnya darimana,” tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, PDAM telah menyewa lahan PT KAI selama 25 tahun, terhitung sejak 1996 hingga 2021 yang dipergunakan untuk menaruh pipa tersebut dengan kedalaman dua meter.
“Kami nyewa lahan itu Rp1,5 miliar pertahun, sewa tersebut berakhir 2021 yang diperpanjang per lima tahun sekali,” pungkas dia. (*)
