Harian Sederhana, Bogor – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto menanggapi perihal ditundanya uji coba sistem kanalisasi 2-1 di Jalur Puncak. Dia menilai, pembangunan Jalur Puncak 2 adalah satu-satunya solusi mengurai kemacetan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Politisi Gerindra tersebut menilai sistem kanalisasi 2-1 di Jalur Puncak tidak dapat dijadikan acuan, terutama untuk solusi mengurai kemacetan jangka panjang.
“Saya rasa sistem 2-1 tidak menyelesaikan jangka panjang di Puncak. Kalau mau menyelesaikan masalah di Puncak, jalan satu-satunya membuka jalur Puncak 2, selesaikan pembangunan Puncak 2,” tuturnya kepada Harian Sederhana, Kamis (31/10).
Rudy mengatakan, antara kapasitas ruas jalan dengan volume kendaraan yang melintas sangat tidak seimbang. Volume kendaraan di jalur puncak setiap harinya sudah over. “Jalannya segitu, kendaraannya over,” katanya.
Meski uji coba kanalisasi 2-1 menemui hambatan, ia mengapresiasi apa yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor bersama Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) dan Polres Bogor.
Rudy menilai terobosan seperti itu perlu dilakukan sebagai langkah pemerintah mendengar keluhan masyarakatnya. Namun, Rudy mengatakan bahwa pembangunan Jalur Puncak 2 tetap menjadi solusi jangka panjang penanganan kepadatan volume kendaraan di Jalur Puncak-Cisarua.
Hal itu dikarenakan para pengendara baik tujuan Puncak, Cianjur, Sukabumi, maupun Bandung melintasi jalur yang sama, yaitu Ciawi-Cisarua.
“Kita akan mendorong supaya pemerintah pusat melanjutkan pembangunan Jalur Puncak 2. Sebelum pemerintah pusat melakukan pembangunan di daerah-daerah yang lebih jauh, ingat Kabupaten Bogor adalah penyangga ibu kota,” kata Rudy.
Sementara itu Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim juga menuturkan hal yang sama. Dia berharap pemerintah pusat segera merealisasikan Jalur Puncak 2 yang dinilai sebagai satu-satunya solusi mengurai kemacetan.
Dia katakan kegagalan pada uji coba pertama sistem kanalisasi 2-1 adalah bagian usaha pemerintah yang patut diapresiasi. “Intinya sudah ada usaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Agus Salim.
Mengenai Jalur Puncak 2, Agus menuturkan semua pihak sedang melakukan kerja sama mendorong terealisasinya pembangunan. “Sama-sama kita berusaha agar solusi segera ditemukan ya,” pungkas Agus.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Jawa Barat, Imam Budi Hartono mengaku kemacetan di Jalan Raya Puncak sudah terjadi cukup lama. Karenanya dibutuhkan salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Salah satu solusi terbaik adalah realisasi Jalur Puncak 2
“Kemacetan di sana (Jalur Puncak-red) sudah terjadi puluhan tahun. Karena itu kami (DPRD Jawa Barat-red) akan mendorong agar terealisasi Puncak 2,” tuturnya kepada Harian Sederhana, Selasa (29/10).
Pria yang akrab disapa IBH ini mengatakan, alasan dirinya mendorong Puncak 2 lantaran distribusi lalu lintas terbagi sebagian dan dapat mengurangi volume kendaraan agar tidak mengalami penumpukan seperti saat ini.
“Karena memang enggak ada alternatif lain kecuali itu (Puncak 2-red). Itu solusi terbaik mengatasi kemacetan yang sudah terjadi puluhan tahun,” katanya.
Mengatasi kemacetan di kawasan tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah. Tujuan hadirnya kepemimpinan atau pemerintahan adalah memberikan kenyamanan dan salah satunya untuk masyarakat di kawasan Puncak.
“Kemacetan yang telah terjadi sudah puluhan tahun, jadi jangan dilestarikan, harus diurai itu. Diurainya dengan cara apa, ya salah satunya jalur alternatif Puncak 2,” bebernya.
Untuk itu, Imam berharap wacana jalur Puncak II bisa segera direalisasikan. Terkait hal itu, ia menegaskan pihaknya telah mengakomodir di rencana tata ruang wilayah Jawa Barat yang baru.
“Kalau Puncak 2 itu sudah keputusan yang tercantum dalam Perda RTRW Jawa Barat. Saat ini Raperda RTRW tengah dievaluasi oleh Departemen Dalam Negeri (Depdagri),” katanya.
Ketika disingung soal berapa besaran anggaran terkait wacana proyek tersebut, Imam mengaku belum mengetahui secara detail. “Soal anggaran belum ada putusan berapa besarannya. Tapi ini sangat penting, sebab Puncak enggak bisa dilakukan rekayasa lalin. Kalaupun ada pelebaran tetap akan terjadi kemacetan, kecuali ada alternatif tadi,” katanya.
Selain Puncak 2, IBH mengatakan DPRD Jawa Barat telah berupaya mencari solusi lain untuk mensiasati kondisi itu adalah dengan menyiapkan kereta gantung. Belakangan diketahui, wacana transportasi kereta gantung rupanya telah masuk dalam tahap pembahasan di DPRD Provinsi Jawa Barat.
“Soal kereta gantung sudah kita godok dan ada di rencana tata ruang Jabar,” katanya.
Dirinya menjelaskan, rencananya moda transportasi kereta gantung akan disiapkan di sepanjang jalur Puncak dengan tujuan ke sejumlah lokasi wisata.
“Jadi masyarakat yang ingin melanjutkan perjalanannya bisa memarkirkan mobilnya di kantung parkir yang disiapkan. Nah kereta gantung ini nantinya bisa diakses untuk menuju sejumlah destinasi wisata,” bebernya
Imam mengakui, wacana transportasi kereta gantung masih dalam tahap kajian, termasuk soal anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan rancangan tersebut.
“Tinggal siapa pihak ketiga yang mau berinvestasi. Sebab pemerintah dimanapun tidak bisa hanya mengandalkan APBD (anggaran pendapatan belanja daerah) harus ada pihak ketiga, baik itu CSR ataupun penanaman modal,” katanya. (*)
