Harian Sederhana, Bogor – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengalami Defisit APBD Tahun Anggaran 2020 yang mencapai Rp300 miliar. Menyikapi hal itu DPRD minta Pemkot melakukan evaluasi terhadap biaya operasional di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Anggota DPRD Fraksi PPP, Saeful Bakhri mengatakan, hal itu tak terlepas dari perencanaan program yang tidak tajam karena hanya bersifat rutinitas OPD belaka.
“Permasalahan utamanya adalah perencanaan program yang tidak matang. Tidak tajam dalam mendukung visi misi indikator kinerja utama. Makanya perencanaan harus dievaluasi lagi,” kata Saeful, Kamis (12/9).
Selain itu, kata Saeful, pemerintah juga wajib melakukan evaluasi terhadap biaya-biaya operasional di seluruh OPD agar anggaran lebih efektif dan efisien. “Contohnya nggak perlulah melakukan kunjungan kerja yang tidak penting,” cetusnya.
Masih kata Pokitisi PPP itu, yang tak kalah pentingnya untuk menghindari defisit anggaran adalah dengan melakukan pemetaan terkait program mana yang harus dibiayai APBD, APBD Provinsi, APBN, CSR dan lain sebagainya.
“Defisit itu kan terjadi karena perencanaan tak matang. Terlalu banyak anggaran yang diusulkan untuk program yang tidak terlalu penting,” tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, untuk menciptakan APBD yang berkeadilan, APBD per OPD harus dibedah dengan memperhatikan kewenangan, besaran, relevansi, luas wilayah dengan indikator kinerja utama.
“Coba kita bandingkan sekarang, anggaran OPD satu dengan OPD lain beda. Misalnya, dinas A yang mempunyai cakupan kerja luas, anggaran kecil. Kemudian kantor selingkungan seperti Bapenda, BPKAD dan Bapeda mendapat porsi beda. Apa karena elit? Inilah yang membuat kesenjangan,” tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Ade Sarip Hidayat mengatakan bahwa defisit APBD Tahun Anggaran 2020 mencapai Rp300 miliar.
Menurut Sekda, pada hakikatnya APBD tidak terlepas dari pendapatan dan belanja daerah. Pendapatannya berapa, belanjanya berapa. “Kami ingin belanja tapi kekurangan duit,” ujar Ade.
Orang nomor tiga di Kota Bogor itu menuturkan, guna mengantisipasi hal itu, TAPD mesti membaca secara detail tentang program yang diusulkan dan akan dibiayai oleh dinas terkait. Selain itu, TAPD juga akan menangguhkan sementara program yang telah diusulkan.
“Ya, pasti akan dikaji untuk menunjang RPJMD. Sebab, kami punya sejumlah program prioritas pemerintah, dan itu harus dipilih,” jelasnya.
Walau sejumlah program yang diusulkan sejumlah dinas akan dipangkas. Ia memastikan bila program yang akan dipangkas tersebut, bukan program prioritas.
“Dinasnya mana saja, ya kita pelajari dulu, dan mengkaji sejumlah program. Yang pasti kami akan dahulukan yang terdapat dalam RPJMD,” pungkasnya. (*)
