Harian Sederhana, Bogor – Belum melaksanakan rekom Dinas Perhubungan (Diahub) yakni bangun celukan, MD KAHMI Bogor Majlis Daerah Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Bogor mendesak Pemkot Bogor beri sanksi Mall Boxies.
Pengurus Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah MD KAHMI Bogor Dwi Arsywendo mengatakan Pemkot Bogor harus berani memberikan tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang bandel dan tidak melaksanakan rekomendasi.
“Jelas, Mall Boxies harus ditindak tegas, dan rekomendasi dari Dishub itu harus dijalankan,” ujar Dwi, Selasa (25/2).
Advokat yang berkantor di kantor Arsywendo & Partner itu menilai, pihak Boxies telah melakukan pelecehan terhadap Pemkot Bogor. Saran teknis dari dinas itu wajib untuk dilaksanakan.
Artinya kata dia, pembangunan celukan itu wajib dijalankan oleh pihak mall Boxies. Dishub mengeluarkan rekomendasi itu karena berdasarkan kajian kajian dan tidak asal asalan.
“Apapun yang terjadi, celukan itu harus dibangun oleh pihak Boxies. Karena rekomendasi Dishub itu aturan yang harus dilaksanakan dan dipatuhi,” tegasnya.
Desakan yang sama diungkakan Ketua KNPI Kota Bogor Bagus Maulana Muhammad. Ia meminta Pemkot Bogor untuk menindak pelaku usaha yang tidak menjalankan amanat peraturan yang ada.
Menurut dia, belum dibangunnya celukan oleh pihak mall Boxies, merupakan bentuk pelecehan dan tidak menghormati peraturan yang ada di Kota Bogor, apalagi pembangunan celukan itu berada dalam rekomendasi yang diberikan Dishub terkait andallalin.
“Berikan sanksi tegas kepada pelaku usaha yang tidak patuh terhadap aturan. Kalau kewajiban itu berada dalam rekomendasi, maka harus dilaksanakan pembangunan celukan itu oleh pihak Boxies. Pemkot jangan lemah, tindak tegas sesuai aturan berlaku,” tegas Bagus.
Sebelumnya Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, seharusnya kalau sudah ada dalam rekomendasi, dijalankan oleh pihak mall Boxies. “Itu kan rekomendasi dari Dishub, harusnya dijalankan dan dibangun celukannya,” ucap Dedie.
Terkait masalah tehnis dilapangan, mantan pejabat KPK ini menyerahkan kepada Dishub Kota Bogor. “Untuk tehnis ada di Dishub. Namun kan pembangunan celukan disana itu terhambat oleh adanya pohon pohon, sedangkan pohon itu tidak ditebang,” pungkas mantan Pejabat KPK itu. (*)
