Ditambahkanya, kenapa Pemkot Bogor melalui kecamatan serta kelurahan tidak menyasar perusahaan-perusahaan besar yang sudah cukup mapan, untuk mencukupi kebutuhan dapur umum ini. Bukannya, main sebarkan surat ke semua pelaku usaha.
Sedangkan diketahui, Wakil Walikota Bogor Dedie A Rachim di sejumlah media massa memaparkan, Pemkot Bogor menganggarkan sampai 334 miliar, salahsatunya dialokasikan untuk pemenuhan logistik selama penanganan pandemik Corona ini.
Dijelaskan, anggaran itu berasal dari Biaya Tak Terduga (BTT), pemangkasan anggaran OPD dan pemangkasan anggaran DPRD untuk percepatan penanganan virus Corona atau Covid-19 di Kota Bogor.
Dirincikan anggaran Rp300 miliar lebih itu akan diperuntukkan dalam tiga tahap penanganan Covid-19 di Kota Bogor. Pertama untuk logistik sebesar Rp210 Miliar dan pencegahan Rp21 miliar.
Dan untuk tahap kedua untuk program percepatan penanganan Covid-19, dengan rincian RW Siaga Corona dengan biaya Rp5,7 miliar, paket sembako untuk kebutuhan selama tiga bulan sebesar Rp38 Miliar serta dapur umum senilai Rp4 miliar.
“Tahap ketiga untuk program pascabencana, yang meliputi kompensasi retribusi Rp18 miliar dan modal usaha IKM dan mikro Rp16 miliar. Jadi total sekitar Rp300 miliar lebih,” papar Dedie saat itu.
Atas kondisi ini, Anggota DPRD Kota Bogor dari Fraksi PPP, Akhmad Saeful Bakhri (ASB) mengaku heran. Karena, jika kondisinya seperti sekarang ini yaitu pemerintah ‘mengemis’ bantuan ke semua pelaku usaha baik itu usaha skala kecil atau besar.
ASB menambahkan, maka patut dipertanyakan apakah anggaran yang untuk dapur umum serta pemenuhan logistik atau sembako ini akan digunakan apa?.
“Berinovasi dan memiliki perasaan sedikit lah pemkot ini. Perhatikan ke bawah, serta ketahui jika roda perekonomian terutama di sektor usaha, sedang tidak baik. Jadi, jangan asal sebarkan surat permohonan bantuan seperti itu,” tegas ASB. (*)
