Harian Sederhana, Bogor –Untuk mengatasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 yang hingga kini masih tersisa Rp6 miliar, Pemkot Bogor mengorbankan program aspirasi yang notabenenya adalah poko pikiran (Pokir) dari masyarakat melalui kegiatan reses anggota dewan.
Hal itu dibenarkan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor Ade Sarip Hidayat. Menurut dia hal itu dilakukan guna menutupi defisit yang tengah terjadi.
“Ya, batal memangkas anggaran perjalanan dinas anggota dewan untuk menutupi defisit. Tapi 50 pokir dewan dipangkas dari jumlah tahun lalu,” kata Ade.
Meurut dia, bukan urusan besaran pokir, tapi harus dipastikan bisa dilaksanakan karena itu janji politis agar bisa dilaksanakan. Dan itu berdasarkan kesepakatan.
Saat disinggung mengapa TAPD batal memangkas biaya perjalanan dinas dewan. Ade menegaskan bahwa pembatalan dilakukan lantaran jumlah anggota legislatif saat ini bertambah dari 45 menjadi 50 orang.
“Kemarin sempat dipangkas 15 persen. Tapi sekarang dikembalikan lagi karena jumlah anggota DPRD kan bertambah dari 45 jadi 50 orang. Kalau soal berapa anggaran keseluruhan perjalanan dinas baik ASN maupun dewan, saya nggak hapal,” ungkapnya.
Selain itu, tim pun memangkas anggaran kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dari sebelumnya Rp300 miliar lebih menjadi Rp211 miliar.
Selain itu juga merasionalisasi belanja tak langsung berupa perjalanan dinas ASN gaji pegawai pada Dinas Pendidikan (Disdik) lantaran berpotensi membuat Silpa sebesar Rp10 miliar.
“Kenapa di Disdik bisa ada potensi Silpa Rp10 miliar dari belanja tak langsung. Karena sebelumnya OPD terkait memprediksi ada penambahan pegawai. Tapi ternyata di tahun depan jumlah yang pensiun mencapai 294 orang,” jelasnya.
Ia menjelaskan bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga bersedia menaikan pendapatan dari BPHTB dan menaikan piutang pajak masing-masing senilai Rp5 miliar. Sehingga, sambung dia, defisit saat ini turun dari Rp26 miliar menjadi Rp6 miliar.
Sementara itu, Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bogor, Saeful Bakhri mengatakan, terdapat dua prinsip yang perlu diperhatikan oleh Pemkot Bogor dalam menyikapi permasalahan defisit.
Pertama kata Politisi PPP itu, pemerintah perlu melakukan optimalisasi pendapatan asli daerah dengan membuat perda retribusi baru yang ditunjang dengan menggali potensi-potensi sumber pendapatan.
“Harus ada terobosan untuk menggali potensi pendapatan lebih banyak,” tegasnya.
Kedua, sambung Saeful, rasionalisasi anggaran kegiatan harus dilakukan dengan obyektif dab selektif dengan memilah program yang benar-benar menunjang pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kegiatan yang bersifat rutinitas OPD, yang itu lagi itu lagi mesti dipangkas. Dan yang tak kalah penting, metode rasionalisasi yang dijalankan TAPD itu seperti apa dan bagaimana? Apa sudah dikomunikasikan dengan OPD,” paparnya.
Dalam merasionalisasi, kata dia, TAPD mesti melihat komposisi pada belanja langsung di tiap OPD. “Jangan sampai ada OPD favorit bebas rasionalisasi,” ujarnya.
Saeful pun mengingatkan bahwa pada 2020 mendatang, diperlukan perda baru tentang retribusi yang dapat mendongkrak kenaikan pendapatan. “Ini harus dikaji assumsi average kenaikan retribusi bisa berapa persen untuk ditarik untuk sebagian asumsi presentase kenaikan pendapatan daerah,” katanya.
Lebih lanjut, iapun setuju dengan pemangkasan perjalanan dinas ASN dengan cara membatasi jumlah rombongan dan lama kunjungan. Perjalanan dinas luar OPD kedaerah masih sering terlihat dilaksanakan dalam jumlah rombongan. “Itu harus ada pembatasan baik yang berangkat maupun lama kunjungan,” pungkasnya. (*)
