Harian Sederhana, Cigombong – Kepala Seksie (Kasie) Ekonomi dan Bangunan (Ekbang) pada Pemerintahan Cigombong, Kabupaten Bogor, Deni akhirnya turun tangan untuk menengahi masalah tuntutan warga yang meminta pengerjaan proyek rehab di SDN Sindang Laya, distop sementara.
Permintaan warga tersebut setelah komite dan perangkat pemerintah setempat tidak dilibatkan dalam pengerjaan proyek rehab bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Masalah itu pun akhirnya kian larut dan belum terselesaikan.
Baca juga : (Komite Dan Kepsek Tidak Harmonis, Pengerjaan Proyek Rehab Minta di Stop)
“Sesuai saran Pak Camat kami agar tidak langsung meninjau ke lokasi sekolah. Tapi terlebih dahulu berkordinasi dengan Kepala K3S atau perwakilan dari Dinas Pendidikan,”jelas Deni saat dihubungi, Selasa (3/9/2019).
Menurutnya, persoalaan itu seharusnya tidak terjadi jika komunikasi komite sekolah dan pihak SDN Sindang Laya harmonis. Sehingga pembangunan rehabilitas dua lokal kelas berjalan lancar sesui waktu ditentukan.
Sementara itu, Ahmad Yani Kepala K3S belum dapat dihubungi. Kepala SDN Sindang Laya saat dikonfirmasi sebelumnya terkesan menanggapi dingin adanya tuntutan warga.
Buntunya musyawarah antara pihak sekolah serta komite dan warga yang mempertanyakan ketransparanan proyek rehabilitas dua lokal di SDN Sindang Laya, di Kampung Loji, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Berujung desakan warga yang meminta agar pengerjaan proyek senilai Rp 225.944.400.00 tersebut dihentikan sementara.
Ujang tokoh masyarakat (Tomas) Kampung Loji menjelaskan, sesuai musyawarah bersama antara pihak sekolah, komite dan warga disepakati pengerjaan proyek Dana Alokasi Khusus (DAK) ditunda.
“Karena hasil musyawarah disaat Warga dan RW beserta jajaran Komite mendatangi pihak sekolah. Semua sepakat dengan bubarnya Komite akan segera dibentuk komite yang baru. Dan pengerjaan harus ditunda dulu,”tegas Ujang kepada wartawan, Senin (2/9/2019).
Ujang menuding persoalaan itu diakibatkan pihak sekolah kurang terbuka. Hingga komite maupun warga tidak dilibatkan. Padahal proyek itu kucuran anggarannya dari pemerintah yang wajib diketahui oleh publik.
” Harusnya kalau belum ada pergantian komite sekolah, kegiatan kerja itu untuk sementara di stop dulu. Kan permasalahannya ini akibat pihak sekolah tidak melibatkan tugas peran komite untuk menyampaikan ke wilayah, sedangkan disini itu ada RT/Rw, Tokoh masyarakat, orang tua siswa dan tokoh pemuda, masa gak dianggapnya,”. Kesalnya. (*)
