Harian Sederhana, Bogor – Ambruknya rumah tidak layak huni milik Tjitjih Sukarsih (65) yang mengakibatkan bayi 40 hari tertimpa atap di Pulo Geulis, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah pada Selasa (28/1), terus menjadi sorotan tajam dari banyak pihak, tak terkecuali dari kalangan legialator.
Anggota Komisi IV, Saeful Bakhri menilai bahwa pencairan bantuan RTLH sangat lamban, hal itu terbukti dari pengakuan Tjitjih yang mengaku telah mengajukan bantuan sejak lima tahun silam.
Namun hingga kini belum terealisasi hingga kejadian ambruknya atap yang menyebabkan lima penghuni rumah luka-luka termasuk bayi berusia dua bulan.
Menurut dia, lambannya pencairan RTLH juga dialami oleh Oom Omanah, warga Kampung Ceger RT 04/RW 01, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara.
“Yang bersangkutan telah mengajukan permohonan bantuan sejak 2017, kemudian disurvey dan ditempel stiker penerima bantuan prioritas. Tapi sampai sekarang tak kunjung cair,” ujarnya, Kamis (30/1).
Padahal, kata Saeful, kondisi rumah yang ditempati oleh empat jiwa tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Atap rumahnya sudah mau rubuh. Tiang penyangga sudah lapuk, bahkan plafonnya telah ambrol.
“Saya khawatir kalau tak cepat ditangani kejadian di Pulo Geulis bisa terulang,” ungkap politisi PPP ini.
Dirinya menilai bahwa jargon Bogor Berlari belum diimplementasikan dengan baik oleh Pemkot Bogor. Hal itu terbukti dari adanya kejadian di Pulo Geulis.
“Berlarinya dimana? Sekarang saya tanya itu aparatur wilayah kerjanya apa? Jangan administrasi dijadikan alasan kendala,” protesnya.
Seharusnya lanjut Politisi PPP itu, aparatur wilayah itu 70 persen itu keliling di wilayah, dan mendorong agar bantuan prioritas segera cair.
Ia menegaskan bahwa walikota mesti melakukan evaluasi terhadap kinerja aparatur wilayah yang dinilai tidak ‘berlari’. “Harusnya ada evaluasi dari atas sampai ke bawah,” tegasnya.
Masih kata dia, bahwa kejadian ambruknya RTLH di Pulo Geulis adalah sesuatu yang sangat miris. Sebab, lokasi kejadian tak jauh dari tempat pembangunan pedestrian Suryakencana yang jumlahnya mencapai Rp14 miliar.
“Ini adalah ironi. Di satu sisi, pemerintah ingin mempercantik kota. Tetapi disisi lain, warga miskin tak sepenuhnya tersentuh,” pungkasnya. (*)
