Harian Sederhana, Bogor – Jajaran pengurus DPC Peradi Kota Bogor periode 2020-2024 telah resmi dilantik di ruang Paseban Sri Baduga, Balaikota, oleh Ketua Umum DPN Peradi Luhut M.P Pangaribuan, Kamis (6/2).
Pelantikan tersebut disaksikan Wali Kota Bogor Bima Arya, Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto, Rektor Unpak Bibin Rubini dan Dekan Fakultas Hukum Unpak Mihradi, Andi Surya Wijaya dan unsur Forkompinda, para pimpinan Partai Politik, tokoh masyarakat dan lainnya.
Ketua Umum DPN Peradi DR. Luhut M.P Pangaribuan mengatakan, advokat sebagai penegak hukum yang dipimpin oleh Pak Gunara akan berperan untuk mensejahterakan masyarakat dan membantu pemerintah Kota Bogor.
“DPC Peradi Kota Bogor harus membangun sinergitas dan berkolaborasi dengan Pemkot Bogor. Apalagi Walikota Bogor sudah sangat terbuka untuk membangun kerjasama dengan Peradi. Kami harapkan Peradi ikut memajukan Kota Bogor,” ungkapnya.
Ditempat yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan, Pemkot Bogor siap bekerjasama dan berkolaborasi dengan Peradi. Bagian hukum Pemkot Bogor sangat terbatas baik personil dan lainnya, disitulah Pemkot Bogor membutuhkan Peradi untuk kolaborasi.
Bima menerangkan, pemkot akan memberikan bantuan atensi kepada rakyat yang membutuhkan khususnya yang tidak mampu dan prepentif. Sebelum ada indikasi melawan hukum, teman teman peradi bisa membantu baik konsultasi, kajian dan lainnya sehingga on the track.
“Bukan ketika ada perkara kemudian advokat masuk, makanya bagus jika ada ruang ruang diskusi atau konsultasi dengan peradi,” katanya.
Dia mengaku butuh dalam fase preventif yaitu sebelum ada perbuatan hukum ada masukan atau di ingatkan. Memberikan masukan yang tepat sebagai efek psikologis. Jadi menyangkut kebijakan Pemkot Bogor harus intensif pendampingan hukum.
“Kerjasama Pemkot Bogor dan Peradi kedepan untuk membantu warga yang tidak mampu bisa dibantu melalui bantuan hukum dan bantuan hukum itu bisa dikerjasamakan dengan Peradi. Kita siap kolaborasi dan bekerjasama,” tambahnya.
Kendati demikian orang nomor satu di kota hujan itu memberikan dua hal catatan. Pertama harus lebih partisipatif dan inklusif. Jadi dibuka semua rapat dengar pendapat diundang dan memberikan masukan.
“Kedua, tidak boleh terburu buru harus matang karena ini payung dari segala payung hukum. Jadi harus kokoh, jangan sampai bertabrakan dengan yang lainnya,” imbuhnya.
Sementara, Ketua DPC Peradi Kota Bogor terpilih, Gunara menuturkan, setelah dilantik dirinya akan mencoba beraudiensi dengan semua penegak hukum yang ada di Kota Bogor, selanjutnya akan mengadakan seminar seminar yang berkaitan dengan Omnibus Law karena menurutnya, Omnibus Law ini sangat perlu diketahui masyarakat.
“Apa sebenarnya Omnibus Law itu ? kita hanya tau menyebut namanya. Kata asalnya Omni yang ada didalam Bus sedangkan Law ialah hukum sehingga peraturan yang sekian banyak disatukan menjadi satu aturan, penyederhanaan suatu aturan hingga semua nanti akan mencakup dalam beberapa aturan yang disatukan dalam satu aturan,” terangnya.
Program kedepan, sambung Gunara, pihaknya akan memberikan bantuan bantuan hukum kerjasama dengan pemkot.
“Kita akan kerjasama berkaitan dengan perda mengenai bantuan hukum sehingga nanti bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan yang akan kami rencanakan dikemudian hari,” pungkasnya. (*)
