Harian Sederhana, Bogor – Anggota DPRD Kota Bogor dari PDI Perjuangan Atty Somaddikarya mengkritisi soal persyaratan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang diterapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Persyaratan itu, salah satunya mengenai kualifikasi pendidikan pelamar dari perguruan tinggi negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal B dari BAN-PT.
Pemkot Bogor, kata Atty, harus membuat kemudahan dan memberi ruang bagi CPNS tanpa tambahan aturan sesuka hati atau aturan yang tidak segaris dengan syarat dan ketentuan di atasnya.
“Bagi pegawai honorer atau guru sebaiknya ada jalur khusus dan prioritas tanpa tes saja,” kata Politisi PDIP Itu, Senin (11/11).
Ia juga mengatakan, untuk tenaga honorer yang ada di kecamatan dan kelurahan hendaknya adalah mereka yang benar-benar bekerja untuk mengabdi. “Jadi mereka yang hendaknya mengabdi pada dunia pendididkan dan pelayanan administrasi,” tegasnya.
Diketahui, Pemkot Bogor membuka penerimaan CPNS 2019 untuk 294 formasi yang terdiri dari formasi tenaga kesehatan 122 orang, formasi pendidik 145 orang dan 27 orang untuk formasi tenaga teknis.
Kepala Bidang Formasi Data dan Penatausahaan Pegawai, pada BKPSDA Kota Bogor, Aries Hendardi mengatakan, bahwa persyaratan sesuai petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari MenPAN RB.
“Formasi juga didapat dari MenPAN RB, kami coba upayakan secara bertahap untuk terpenuhinya kebutuhan tenaga pengajar,” imbuh Aries.
Dijelaskan olehnya, angka 294 muncul setelah Pemkot Bogor menyampaikan usulan ke pusat, berdasarkan dari pusat yaitu zero growth atau data usulan harus sesuai dengan data pensiun pada 2019, yaitu sebanyak 296 orang.
“Karena itu 296 formasi yang kebutuhan Pemkot Bogor datang dari usulan OPD Kota Bogor. Dan MenPAN RB memberikan formasi 294,” ujarnya.
Menurut Aries, ASN di Kota Bogor dari sisi jumlah memang masih jauh dari kata ideal. Idealnya 12 ribu ASN jika melihat dari jumlah penduduk yang mencapai 1,1 juta jiwa.
Saat ini ASN di Kota Bogor berjumlah 7.012 orang dengan rincian 3.914 orang di antaranya menyandang sebagai jabatan fungsional. Sedangkan 3.098 sisanya jabatan struktural.
“Memang jabatan fungsional lebih banyak, tapi tetap saja masih belum ideal. Termasuk dalam sektor pendidikan atau guru,” tandasnya. (*)
