Harian Sederhana, Cibinong – Puluhan massa dari Persatuan Guru Madrasah (PGM) se-Kabupaten Bogor melakukan aksi demonstrasi di pusat Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, untuk menagih janji Bupati, Ade Yasin saat kampanye di tahun 2018 lalu.
Aksi berlangsung selama kurang lebih empat jam, beberapa perwakilan aksi pendemo akhirnya diterima di ruangan sekretariat daerah Kabupaten Bogor, akan tetapi karena tak ditemui orang nomor satu di Bumi Tegar Beriman itu membuat perwakilan massa aksi itu kecewa.
“Bupati kemana, dan Wakil Bupati kemana, pak sekda maupun anggota dewan pada kemana. Saya gini aja, kalau tidak ada pejabat pemkab yang berkompeten untuk menemui kami lebih baik keluar dari ruangan audiensi ini,” ujar ketua aksi, Abdul Aziz, Kamis (20/2/2020).
Aziz yang juga Ketua Pengurus Daerah Mathlaul Anwar (PD MA) Kabupaten Bogor mempertanyakan ketidakhadiran bupati dan wakilnya maupun anggota DPRD. Aziz merasa madrasah dianak tirikan oleh pemerintah.
“Terus terang saat saya bertanya kemana Bupati ternyata lagi dinas luar, dan ini enggak ada jadi jelas-jelas madrasah di anak tirikan. Kami sedang aksi menyampaikan pendapat malah ditinggalkan, harusnya disambut oleh Ibu (Bupati,red) minimal begitu lah,” kesalnya.
Azis menjelaskan, tujuan aksi demontrasi oleh guru madrasah hingga pengurus madrasah ingin meminta keterbukaan khususnya oleh Bupati Bogor dan kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bogor.
“Karena bupati Bogor telah menghibahkan dana hibah senilai Rp38 miliar bagi madrasah se-Kabupaten Bogor dalam menjalankan program Bogor Cerdas dan Bogor Berkeadaban,” jelasnya.
Ia menuturkan, keterbukaan itu dimaksudkan untuk mengetahui madrasah dan guru madrasah mana saja yang menerima bantuan dana hibah yang digelontorkan Bupati Bogor dalam program Bogor Cerdas tersebut.
“Madrasah-madrasah mana saja yang menerima bantuan hibah itu. Makanya kami minta kepada Bupati untuk membuka kembali calon penerima anggaran dari Kabupaten Bogor terutama dalam dana hibah ini,” paparnya.
Azis juga menegaskan, apabila dalam orasi turun kejalan ini tuntutan para pendemo tak di gubris. Dirinya mengecam, akan kembali berdemo dengan massa aksi yang lebih besar lagi.
“Apabila tuntutan kami tak dipenuhi dengan membuka secara transparan siapa saja yang bakal menerima dana hibah itu, maka kami akan kembali menggelar aksi demo yang lebih besar massa nya dari hari ini,” kecamnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam (Kasie PAI) pada Kantor Kemenag Kabupaten Bogor, Romdon menambahkan, ungkapan rasa kekesalan yang di utarakan oleh sejumlah perwakilan massa saat audiensi dalam aksi bela madrasah itu sangat wajar.
Itu buntut dari perwakilan massa aksi yang ingin beraudiensi langsung dengan Bupati Bogor maupun pejabat pemkab Bogor lainnya, namun belum bisa menemui pemimpinnya tersebut.
“Wajar ya, kalau saya fikir mereka kecewa. Tapi juga para pejabat dilingkungan Pemkab Bogor ini juga punya tugas yang mungkin sudah teragendakan,” tambahnya.
Pria yang juga mantan ketua Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Bogor itu mengungkapkan, dirinya menghargai ikhtiar (usaha,red) dan aspirasi dari pengurus dan guru madrasah tersebut.
Dan mungkin, kata dia, orasi penyampaian pendapat di muka umum itu sudah sesuai, karena sebagai bentuk untuk bagaimana pemerintah daerah agar kedepan bisa lebih memperhatinkan sekolah madrasah yang ada di Kabupaten Bogor ini.
“Sebenarnya Ibu Bupati Bogor juga punya kepedulian terhadap madrasah ini, terbukti dengan beliau (Bupati,red) waktu itu memanggil saya untuk membicarakan tentang rehab dan guru madrasah. Cuman memang, program itu belum sampai kepada penyaluran dana hibah karena masih belum disahkan oleh DPRD Kabupaten Bogor dalam rapat paripurna,” imbuh Romdon.
Menurutnya, program pemberian dana hibah kepada ratusan guru dan sekolah madrasah melalui program Bogor Cerdas itu baru dimusyawarahkan pada pertengahan 2019 lalu.
“Dan di tahun 2020 ini baru akan direalisasikan, saya sendiri secara langsung belum mengetahui dari data yang diusulkan oleh Kemenag ke Pemkab Bogor, saya belum melihat langsung siapa-siapa madrasah dan guru yang menerima dana hibah ini,” tuturnya.
“Tapi sewaktu itu sudah ada komitmen, bahwa hibah yang akan digulirkan ini tidak bisa langsung diterima oleh Kemenag. Melainkan harus melalui dari aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporansimral (Simral) ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Bogor,” tukasnya. (*)
