Harian Sederhana, Depok – Perhelatan Pilkada Serentak 2020 terjadi juga di Kota Depok. Geliat persiapan untuk meramaikan Pilkada Depok semakin hari semakin nyata. Berbagai kelompok massa, institusi, LSM, ormas, paguyuban, bahkan organisasi membincangkan siapa yang layak memimpin Depok lima tahun ke depan.
Terlebih bagi partai-partai politik yang merupakan infrastruktur pilkada sesungguhnya. Semua menyibukkan diri menyiapkan kader terbaiknya untuk ditampilkan dalam Kontestasi Pilkada Depok.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai saluran politik warga Nahdliyin pun bersiap menampilkan kader terbaiknya yang akan dijaring melalui Konvensi Calon Wali Kota/Wakil Wali Kota Depok.
Ketua Desk Pilkada PKB Kota Depok, Abdul Hamid menyebutkan konvensi adalah cara DPC PKB Kota Depok untuk menentukan kader terbaik Nahdliyin Kota Depok yang akan diusung sebagai kandidat bakal calon wali kota atau wakil wali kota Depok.
“Saat ini sudah ada lima nama yang telah direstui para ulama untuk menjadi bakal calon wali kota atau wakil wali kota Depok,” ujar Ustaz Hamid yang juga menjabat Wakil Ketua Fraksi PKB-PSI DPRD Kota Depok.
Lebih lanjut diutarakannya, para kandidat konvensi dari kader PKB Depok yang sudah direstui para kiai adalah Chaerul Anwar, H. Ghufron Al-Bayruni, Makky Al-Zamzami, H. Mohammad Abduh, dan H. Nasihun Syahroni.
“Selain nama-nama yang sudah masuk, Desk Pilkada PKB KOTA Depok belum menutup peluang bagi kader NU – PKB yang lainnya untuk turut serta dalam konvensi,” katanya.
Hamid mengatakan sesuai tahapan konvensi yang sudah ditentukan bahwa penjaringan nama akan ditutup Jum’at, 20 Desember 2019.
“Dengan munculnya pemimpin daerah dari kalangan sendiri diharapkan mampu mewujudkan harapan masyarakat nahdliyin di Kota Depok,” tuturnya.
Keinginan ulama dan warga NU mempunyai kepala daerah atau wakil kepala daerah dari internal kalangan Nahdliyin sendiri karena fakta bahwa kalangan masyarakat bawah seperti belum merasakan kehadiran pemerintah di Kota Depok. Sebagai contoh, warga NU membutuhkan Madrasah Aliyah Negeri, namun hingga saat ini pemerintah belum mampu mewujudkannya.
“Demikian juga gerakan ekonomi keumatan yang mandeg. Pemerintah tidak mampu menstimulasi lahirnya gerakan ekonomi kerakyatan berbasis lokal padahal banyak sisa anggaran setiap tahun dikembalikan,” katanya.
Depok, lanjutnya, merupakan daerah yang cukup padat jumlah penduduknya dan multi kultural dan etnis. Oleh karena itu, Depok membutuhkan sosok pemimpin yang dapat terima oleh berbagai macam kalangan. PKB siap memunculkan kadernya baik dari internal PKB maupun kader Nahdiyin untuk menjawab persoalan Kota Depok ke depan.
“Dengan lahirnya pemimpin daerah dari kalangan nahdliyin, harapan teratasinya problem tersebut semakin yakin dan nyata,” harapnya. (*)
