Harian Sederhana, Cibinong – Memasuki triwulan kedua Tahun Anggaran 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor, ternyata belum melelangkan satu paket proyek pun di Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ). Walhasil duit pembiayaan proyek kontruksi, seperti jalan dan jembatan, yang mencapai Rp 830 miliar, masih mengendap atau “bobo cantik” di Kas Daerah.
Kondisi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lainnya tak jauh beda. Sampai akhir April ini, baru beberapa pekerjaan saja yang sudah dilelangkan. Kondisi tahun 2019 ini berbanding terbalik dengan tahun 2018. Pada periode yang sama, jumlah paket pekerjaan fisik atau kontruksi yang dilelang dan dikerjakan sudah mencapai ratusan. Bahkan, sebagian besar pekerjaan sudah dilaksanakan pada triwulan pertama.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengaku sedikit kesal dengan minimnya realisasi kinerja di hampir semua SKPD. Untuk memastikan pangkal masalahnya, politikus Gerindra itu langsung mendatangi kantor Dinas PUPR. Ia mencari tahu penyebab lambatnya pelaksanaan pelelangan paket proyek Dinas PUPR di triwulan kedua ini.
“Khusus untuk Dinas PUPR, kita memberikan perhatian serius, karena dinas ini mendapatkan alokasi anggaran cukup besar dari APBD dan mayoritas proyek yang ada di dinas ini berhubungan dengan kepentingan rakyat,” kata Iwan kepada pewarta di Cibinong, Senin (29/4/2019).
Iwan tak mengharapkan, lambatnya lelang di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), seperti Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan yang mendapatkan porsi anggaran besar dari APBD, disebabkan masalah transisi atau dipengaruhi isu-isu mutasi.
“Tapi, Alhamdulillah, saat berdialog dengan Kadis PUPR Pak Yani Hasan bersama para kepala bidang, penyebab lambatnya proyek dilelangkan, bukan karena masalah transisi dan isu mutasi, namun lebih disebabkan adanya perubahan aturan dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Iwan menegaskan, saat dialog bersama para kepala bidang, mereka mengiformasikan, jika pada awal Mei mendatang, sebagian besar dokumen proyek PUPR sudah diserahkan ke ULPBJ untuk dilelangkan.
“Kami akan terus pantau dan evaluasi. Ini penting, karena kami tak ingin ada proyek yang gagal lelang, sebab imbasnya pada penyerapan anggaran, apalagi proyek milik PUPR itu dibutuhkan rakyat banyak,” tegasnya.
Adapun Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Yani Hasan menjelaskan, lambatnya paket proyek yang dilelang, lantaran adanya aturan soal Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (Simral) dan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
“Sebenarnya, pada Maret lalu, ada ratusan paket proyek kami yang akan diajukan ke ULPBJ, namun dibatalkan, karena semua dokumen harus mengacu pada Simral dan SiRUP, alhasil semua dokumen pun diubah,” katanya.
Yani menegaskan, semua dokumen proyek saat ini sudah sesuai dengan Simral dan SiRUP dan Mei nanti akan diserahkan ke ULPBJ untuk dilelangkan, jumlahnya sekitar 80 persenan dari total 1.030 kegiatan, sisanya menyusul.
“80 persen paket proyek yang akan dilelangkan nanti, Insya Allah berjalan lancar dan awal Juni, usai Idul Fitri, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sudah keluar dan kontraktor yang memenangkan lelang bisa mulai bekerja,” jelasnya.
Ketika ditanya perbandingan jumlah proyek di tahun 2018 dengan 2019, Yani menerangkan, pada tahun ini, jumlah paket proyek PUPR lebih sedikit dibandingkan tahun lalu. “Pada tahun anggaran 2019 ini, Dinas PUPR mendapatkan alokasi anggaran sekirar Rp 830 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan membiayai pekerjaan kontruksi, seperti jalan, jembatan dan bidang pengairan,” katanya.
Yani pun masih berharap, program pekerjaan kontruksi bisa bertambah, karena Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat serta bantuan keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum masuk.
“Ada beberapa paket proyek yang kita usulkan dibiayai dengan DAK maupun Bankeu dari provinsi. Ya kita berharapa, pada triwulang kedua ini anggarannya sudah masuk kerekening APBD,” tutupnya.
(*)
