Harian Sederhana, Bekasi – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) hari kedua sejak diberlakukan pada Rabu (15/4) kemarin, warga miskin dan rentan miskin di Kota Bekasi masih galau lantaran belum menerima kejelasan terkait bantuan sosial (bansos) yang diberikan.
Bahkan, sebagian warga memilih untuk gotong royong membantu masyarakat di wilayahnya masing-masing yang terdampak.
Rosidah (55) warga Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan yang berprofesi sebagai seorang kuli cuci, terlihat kebingungan saat dirinya merasa sudah memberikan data KTP, KK kepada salah satu koordinator kelurahan waktu diminta untuk alasan mendata bantuan sosial, justeru setelah dicek namanya tidak terdaftar.
“Iya saya sudah memberikan data sama orang kelurahan bareng sama warga lain disini. Begitu saya cek di web bansoscovid19.bekasikota.go.id merah, artinya belum terdaftar. Kalau biru sudah terdaftar,” ungkapnya.
Yang lebih membuat dirinya bingung sambung Rosidah, dimana saat mencoba menghubungi layanan call center Dinsos yang tersedia, malah yang susah dihubungi. Tidak ada kejelasan soal status bantuan, warga jadi resah.
Pemerintah Kota Bekasi telah mencatat keseluruhan ada 106.000 Kartu Keluarga (KK) melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi juga sudah membangun sistem transparansi penerima bantuan sosial (bansos) lewat situs bansoscovid19.bekasikota.go.id.
Wakil Walikota Tri Adhianto menjawab masih proses Packing. Insha Allah hari ini bisa didistribusikan. Lalu, untuk non-DTKS ada 130.000 KK yang tercatat terdampak akibat penerapan PSBB di Bekasi. Non-DTKS itu yakni pekerja harian yang terdampak dengan adanya penerapan PSBB ini.
Mulai dari ojek online, buruh yang di-PHK atau terancam PHK (diliburkan tanpa digaji), dan pedagang lainnya yang tak bisa berjualan.
Berdasarkan Kepwal Nomor. 360/Kep.161-BPKAD/III/2020,dana Bansos dialokasikan sebesar Rp 46 miliar dari biaya tak terduga (BTT) Kesiapsiagaan Pengawasan dan Pemantauan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi.
Rinciannya di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan sebesar Rp 38,3 miliar sedangkan di Dinas Sosial Rp 7,9 miliar. (*)
