Harian Sederhana, Cibinong – Gerbang masuk komplek Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Bogor, disegel puluhan massa aksi unjuk rasa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bogor, Rabu (20/10/2019).
Pendemo itu menyoroti rapor merah kinerja, jelang satu tahun kepemimpinan Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakilnya Iwan Setiawan, secara resmi dilantik pada 30 Desember 2018 kemarin.
“Kami meminta Pemkab Bogor agar segera menyelesaikan permasalahan yang ada di Kabupaten Bogor,” teriak kordinator aksi, Ikhsan Awaludin saat menggelar aksi didepan gerbang kompel pemerintahan Tegar Beriman, Cibinong.
Dilanjutkannya, aksi unjuk rasa itu juga untuk menyoroti program Pancakarsa dan Rebo Keliling (Boling) yang dinilai kegiatan seremoni hanya buang anggaran saja.
“Apa itu namanya Boling, kita butuh kepastian bukan hanya sekedar janji, apa itu boling itu hanya buang-buang anggaran saja,” teriaknya lagi.
Pantauan dilapangan, tampak terpasang tulisan ‘Kantor Bupati di Segel Oleh Mahasiswa Tuman Beh Mikir’ dan ‘Pemkab Bogor Ngawur’ serta ‘Menuju Satu Tahun Kabupaten Bogor, Arek Kieu Wae ?’ dipasang di gerbang komplek Pemerintah Kabupaten Bogor.
Sementara, dihubungi terpisah Ruhiyat Sujana anggota DPRD Kabupaten yang berlatar belakang aktivis terkesan malas menanggapi kinerja Bupati Bogor Ade Yasin dan Wakilnya Iwan Setiawan jelang memasuki usia satu tahun.
Berbeda sebelumnya, anggota dewan yang juga berlatar belakang aktivis Aan Triana Muharom menyampaikan pandangannya bahwa, eksekutif di Kabupaten Bogor seharusnya melihat dan mendengar apa yang menjadi keluhan masyarakat.
“Jangan sampai citra seluruh Muspida Kabupaten Bogor terlihat mengecewakan karena realisasi program Pancakarsa menjelang 1 tahun berjalan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati jauh dari kata memuaskan,”kata Aan yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor.
Ditambahkannya, dirinya yang terpilih secara langsung oleh masyarakat akan berusaha sekuat tenaga untuk terus mengawasi, berkoordinasi dan mengadvokasi kekurangan-kekurangan yang selama ini dikeluhkan masyarakat, terlebih menjelang RAPBD 2020.
“Kami akan kritik habis program-program yang hanya terkesan pencitraan tapi dampaknya tidak dirasakan oleh masyarakat. Karena masih banyak sekali permasalahan yang terjadi dan selalu di suarakan masyarakat kabupaten Bogor, mulai dari e-KTP, Sampah, Sekolah, Kesehatan (RSUD,BPJS), pertanian, infrastruktur rusak, jalur tambang, desa tertinggal, banyaknya kampung terisolir,pekerjaan, kemiskinan, dan akses-akses kesejahteraan masyarakat. Semua ini masih menunggu jurus sakti dalam menyelesaikan semua problem-problem masyarakat yang dinamakan Pancakarsa,” tukasnya. (*)
