Harian Sederhana, Cikarang Pusat – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau Kantor Pos Cabang Kabupaten Bekasi di Kawasan Industri MM2100 Kecamatan Cikarang Barat untuk memastikan bantuan warga terdampak COVID-19 terdistribusi dengan baik.
“Saya ingin pastikan distribusi bantuan ini terlaksana dengan cepat, lancar, serta tepat sasaran,” kata Kang Emil, Rabu (15/04/20).
Dia mengatakan dalam pendistribusian bantuan ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerjasama dengan PT POS Indonesia, mitra ojek daring, serta ojek pangkalan.
“Pendistribusian bantuan sosial ini terus akan dilakukan sepanjang pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di sini,” ungkapnya.
Kang Emil berharap segenap warga Kabupaten Bekasi menaati aturan yang diberlakukan saat penerapan PSBB dengan mengikuti anjuran pemerintah daerah setempat dalam setiap sosialisasi yang dilakukan.
“Kita semua tentunya berharap musibah ini segera berlalu, melalui PSBB ini diharapkan dapat memutus rantai penyebaran Covid-19 secara maksimal,” kata dia.
Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan usai meninjau kesiapan dapur umum pihaknya ingin memastikan pendistribusian bantuan di hari pertama penerapan PSBB berjalan dengan lancar.
“Jadi kantor pos di MM2100 ini menjadi kantor pos pusat di Kabupaten Bekasi yang digunakan untuk berkoordinasi bersama dengan ojek online dan pangkalan untuk membagikan bantuan sosial seperti sembako ke masyarakat,” ucapnya.
Eka berharap masyarakat Kabupaten Bekasi dapat bersatu dan bahu membahu secara bersama-sama untuk menaati aturan-aturan yang berlaku selama PSBB berlangsung guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bekasi.
“Tentu kita akan evaluasi nanti setelah pelaksanaan PSBB 14 hari ke depan. Semoga progresnya signifikan agar badai corona ini cepat berlalu,” kata Eka.
Pemprov Jawa Barat telah mencairkan bantuan senilai Rp 500 ribu per kartu keluarga atau KK di tengah penerapan PSBB, Rabu (15/04). Bantuan sosial itu berupa uang tunai dan pangan senilai Rp 500.000 per bulan. Yang mana berbentuk bantuan tunai sebesar Rp 150 ribu per keluarga per bulan.
Untuk bantuan pangan nontunai berupa 10 kilogram beras, 1 kilogram terigu, vitamin C, 2 kilogram makanan kaleng (4 kaleng), 1 kilogram gula pasir, 16 bungkus mie instan, 2 liter minyak goreng, dan 2 kilogram telur, senilai Rp 350 ribu per keluarga per bulan.
KK yang berhak menerima bantuan dari Pemprov Jawa Barat, sambung RK, ialah KK yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dihimpun oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial RI.
Ia pun merangkum ada 7 pintu bantuan yang dapat diakses oleh warga Jawa Barat. Ketujuh pintu itu adalah Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Dana Desa (bagi kabupaten), bantuan sosial (bansos) dari presiden, bansos provinsi, serta bansos dari kabupaten/kota.
Ia melanjutkan, khusus untuk wilayah Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi), penerima bantuan dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok A, yaitu warga yang sudah terdaftar dalam DTKS.
Kelompok B, yakni warga non-DTKS alias warga yang menjadi rawan miskin atau miskin baru akibat pandemi Covid-19. Kelompok C, yaitu kelompok yang juga merupakan perantau alias tidak ber-KTP sesuai domisili maupun orang daerah Jabar. (*)
