Harian Sederhana, Bogor – Sekolah terintegrasi dengan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) akan hadir di Kota Bogor dan Kota Depok. Rencananya, SMPN yang memiliki lahan, minimal seluas 6.000 meter per segi.
“Rencana itu ada. Tapi, kita masih mencari SMPN mana yang pantas dan dibutuhkan masyarakat. Karena, kalau mencari lahan kosong, costnya tinggi. Jadi, lebih baik kita membuat sekolah terintigrasi dengan SMPN,” ujar Kepala Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah II Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Aang Karyana, ketika ditemui Harian Sederhana, di kantornya, kemarin.
Menurutnya, terintegrasinya SMPN dengan SMAN atau SMKN, akan memudahkan adminstratif dan mengurangi beban masalah. Seperti, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) atau hal lainnya. Sebab, pengembangan sekolah terintegrasi merupakan salah satu inovasi penting dalam mendukung pendidikan di Jabar, untuk mengatasi keterbatasan lahan.
“Sistem pendidikan dengan pola terintegrasi ini, baru pertama kali diterapkan di Indonesia, seperti di Jayapura. Sekolah terintegrasi itu cukup bagus dan berhasil. Makanya, Disdik Provinsi Jabar, akan mendirikan sekolah tersebut,” tandasnya.
Untuk mewujudkan hal itu, tambah Aang, Disdik Provinsi Jabar akan berkoordinasi dengan Disdik Kota Bogor.
“Dalam waktu dekat ini, saya akan mencoba mendiskusikan hal ini pada pak Fahrudin, Kadisdik Kota Bogor. Mudah- mudahan mendapat respon yang baik sebagai bentuk terobosan,” kata Aang.
Ditambahkan, Disdik harus berinovasi dan mencari terobosan untuk mengatasi kendala setiap tahunnya di lapangan. Mengingat, permasalahan dan kebutuhan terus berkembang setiap saat, bila tidak, kita akan terlindas oleh kebutuhan yang mendesak.
Sementara itu, Kepala Disdik Kota Bogor, H. Fahrudin menyambut baik adanya program sekolah terintegrasi Provinsi Jabar, yang akan direalisasikan. Tapi, semua itu harus melalui kajian-kajian yang mendalam, baik dari pysiolog anak dan ahli menejemen pendidikan. “Niat pemerintah Provinsi Jabar itu sangat bagus. Akan tetapi, kita juga harus memerlukan kajian yang mendalam dari para ahli,” tandasnya.
Menurutnya, untuk mewujudkan sekolah terintegrasi di Kota Bogor, tidak seperti mengelola satu yayasan. “Kalau kepala sekolah swasta tunduk kepada yayasan. Kalau sekolah terintegrasi SMPN dengan SMAN tunduk kepada siapa. Jadi, ini yang perlu dikaji dan dibahas yang sangat mendalam,” tandas mantan Kepala SMAN 3 Kota Bogor.
Tidak itu saja, lanjut dia, karekter siswa SMPN dengan SMAN, juga perlu dibahas. Karena, hal tersebut pasti berbeda satu sama lain. Jadi, tambah Fahmi, panggilan akrab Fahrudin, perlu ada kajian, baik dari pisikolog anak maupun manajemen pendidikan. (*)
