Harian Sederhana, Cikarang – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bekasi, Martina Ningsih yang juga Anggota Komisi IV menyesalkan tindakan yang dilakukan oleh Anggota Komisi I Budiyanto dari Fraksi PKS, yang bekerja tidak sesuai tupoksi.
Baca juga : (Lippo Grup Diminta Buka-bukaan Soal TKA China di Meikarta)
Martina Ningsih mengatakan, sikap Budiyanto yang melakukan framing, bahwa di Mega Proyek Meikarta terdapat TKA Ilegal, yang mencapai 3000 orang dan terjangkit virus corona adalah kesalahan fatal, bagi lembaga DPRD Kabupaten Bekasi.
“Pak Budiyanto ini berbicara tidak sesuai dengan data. Apalagi, telah membuat kegaduhan dan membuat framing yang hoaks,” kata Martina kepada wartawan.
Dikatakan Martina, berharap kepada Fraksi PKS untuk menegur tingkah laku Budiyanto, yang telah mencemarkan nama baik DPRD Kabupaten Bekasi ditingkat Nasional. Apalagi, akibat framing TKA Ilegal dan virus corona yang tidak ditemukan di pekerja Meikarta, membuat kerugian investasi hingga Rp16 Triliun.
“Buktinya virus corona tidak ditemukan bagi pekerja asing di Meikarta. Kemudian, 3000 orang yang dituduhkan ilegal tidak ada. Fraksi PKS harus tegur Budiyanto. Karena membuat malu bagi lembaga DPRD,” ujar Martina
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Soleman menyesalkan sikap Budiyanto yang over-aktif dan bekerja tidak sesuai tupoksinya. Bagi Soleman, pihaknya tengah berdiskusi dengan Pimpinan DPRD lainnya untuk mengambil langkah sikap Budiyanto.
“Sidaknya Budiyanto tidak memenuhi surat tugas dan berbicara tidak dengan data terkait TKA, serta terkait dengan virus corona. Ini sudah mencemarkan nama baik lembaga terhadap publik,” tandas Soleman. (*)
