Harian Sederhana, Bogor – Program Sekolah Ibu kembali dikritik kalangan legialatif, salah satunya Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Bogor yang menyatakan menolak kegiatan yang diklaim Pemerintah Kota Bogor dapat menekan angka perceraian.
Anggota DPRD Kota Bogor Atty Somaddikarya mengatakan hal itu bukan tanpa alasan, tetapi menurutnya indikator keberhasilan program sekolah ibu sulit dilihat.
Bahkan dia berpendapat alangkah baiknya anggaran Sekolah Ibu untuk kedepannya dialokasikan untuk menebus ijazah siswa yang tertahan di sekolah swasta.
“PDI Perjuangan sebelumnya telah menolak program Sekolah Ibu pada Rapat Paripurna, beberapa waktu lalu. Karena kami menilai bahwa masih banyak program hak dasar masyarakat yang jauh lebih penting,” kata Atty, Kamis (5/9).
Masih kata Atty, program yang menjadi hak dasar masyarakat di antaranya adalah ketersediaan ambulance untuk 68 kelurahan atau mensubsisi biaya pendidikan bagi warga tidak mampu.
“Selain itu lebih baik untuk membayar BPJS Kelas 3 warga yang tertunggak dan menebus ijazah siswa yang masih tertahan di sekolah,” jelasnya.
Perempuan yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Bogor ini itu juga mengatakan, yang tak kalah penting adalah memperbaiki gedung sekolah yang sudah tidak layak, menaikan gaji pegawaj honor dan menaikan insentif guru ngaji.
“Selain itu bantuan modal usaha UMKM, perbaikan mushola yang sudah tak layak dan memberi bantuan pendidikan terhadap anak yang putus sekolah,” jelasnya.
Atty menuturkan bahwa APBD Kota Bogor harus dipergunakan untuk program yang prorakyat dan menyentuh langsung kepada masyarakat.
“Pemerintah harus jeli mempergunakan anggaran untuk kepentingan rakyat yang lebih vital. Seperti pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya. (*)
