Harian Sederhana, Bekasi – Sembilan Rukun Warga (RW) di Kelurahan Jakasampurna, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, menolak cross drainase peb 268-269 yang dilakukan oleh pelaksana proyek strategis nasional (PSN) tol Becakayu yang melintasi wilayah setempat.
Pasalnya, imbas dari pembuangan air di salah satu saluran Kali Cipamangkis tersebut, berdampak pada penambahan derita banjir di lingkungan sembilan RW yang terus melanda setiap terjadi hujan. Bahkan puncaknya sangat dirasakan warga di sembilan RW tersebut pada awal Januari-Februari 2020 lalu.
“Kami atas nama warga di 9 RW yakni, RW 6A, 6B,7,11,12,13,14, 20, 22, menolak pembuangan air melalui cross drainase peb 269-268 dari proyek strategis nasional Tol Becakayu tersebut,” ungkap Andrian Ketua Sekber RW yang juga selaku Ketua RW 12, Selasa (10/3).
Penolakan juga ditandai dengan pemasangan spanduk ditepi jalan yang bertuliskan, penolakan cross drainase peb. Itu dikatakan sebagai bentuk protes sembilan RW.
Diketahui komplek warga tersebut dilintasi oleh Kali Cipamangkis yang menjadi lokasi pembuangan air dari Tol Becakayu.
Dikatakan, saluran air diatas Tol Becakayu, dibuang ke arah Kali Cipamangkis yang diketahui daya tampung kali tmitu tidak memungkinkan lagi. Sehingga, setiap hujan luapan kali Cipamangkis membuat lingkungan setempat banjir jauh lebih tinggi dari biasanya.
“Kami tidak menolak PSN tersebut, tetapi harusnya ada komunikasi melibatkan warga dalam mencari solusi akibat pembangunan tersebut agar ditemukan benang merahnya. Alasan lanlin meminta duduk bareng agar pengurus RW bisa menyampaikan ke warga apa yang terjadi sebenarnya,” ujar Andrian.
Menurutnya, selama ini hanya terjadi kasak-kusuk karena pihak pelaksana proyek Tol Becakayu, tidak pernah menuliskan surat secara resmi kepada warga terkait rencana pembuangan drainase.
Bahkan kata dia, warga mengetahui ada pembuangan dengan caranya sendiri. Sehingga diketahui adanya pembuangan air di Kali Cipamangkis.
Ditegaskan, dari sisi galaxi sepanjang 1 KM, digabung yang nanti tembus dikali belakang komplek sembilan RW, dimana kali ini mengaliri sembilan RW. Seharusnya dalam proyek tersebut ada AMDAL dulu dengan menghubungi, tokoh-tokoh masyarakat untuk berdiskusi tentang lingkungan.
“Menariknya, AMDAL-nya belum terjadi, tapi proyek sudah berjalan. Sebenarnya sekarang percuma karena semua sudah terjadi,” tegasnya.
Saat ini lanjut Andria, warga sembilan RW, hanya minta agar bisa duduk bersama dengan pihak pelaksana Tol Becakayu, untuk mencari solusi apakah pelebaran kali atau pendalaman alur. Sehingga daya tampung Kali Cipamangkis bisa menampung tumpahan air dari Tol Becakayu.
“Jika dibiarkan maka selamanya sembilan RW di Jakasampurna terdampak banjir setiap hujan, agar tidak terkesan sembilan lingkungan RW dikorban untuk PSN Tol Becakayu tersebut,” tuturnya.
Andrian juga mengatakan, sampai saat ini, belum ada komunikasi. Padahal sebelumnya Lurah Jakasampurna sudah mengetahui akan imbas dari PSN tersebut dikeluhkan warga sembilan RW.
Bahkan lanjut dia, lurah juga meminta pihak perusahaan menjelaskan langsung ke warga jika berbahaya atau tidak bisa dikasih datanya.
“Sekarang kami merasakan sekali, jika hujan kecil saja maka terjadi banjir. Jika dibiarkan tidak ada solusi maka lingkungan itu akan terus dilanda banjir setiap hujan apabila tidak ada pendalaman alur,” tandasnya.
Namun demikian mereka menegaskan tidak main mengancam satu bulan dan lainnya. Pada intinya warga sembilan RW tersebut tidak menolak dengan pembangunan pemerintah setiap ada pembangunan pasti ada resiko.
Hal tersebut juga ditambahkan Handi Sekjend Sekber juga sebagai Ketua RW 13, Menurutnya selama proyek tersebut berjalan tidak pernah mengundang ketua RW duduk bersama melibatkan warga yang terdampak.
“Belum pernah antara pemilik proyek seperti KKDM dan Waskita bersama warga mencari solusi soal lingkungan. Maka kita minta sosialisasi duduk bareng agar mencari solusi. Meskipun sekarang dinilai Sosialisasi pun percuma karena sudah terjadi,”papar Handi.
Handi sendiri mengaku pernah ditelpon pihak proyek. Tetapi dia meminta agar melibatkan sembilan RW terdampak, sampai sekarang belum terlaksana.
Lebih lanjut dikatakan bahwa sebenarnya ingin kali Cipamangkis bisa dinormalisasi dengan melibatkan pemerintah pusat dan daerah. Karena jika dibiarkan maka efek panjang banjir akan terus dirasa warga di Jakasampurna terutama di 13 RW. (*)
